Komisi IX DPR RI Minta Bio Farma Jujur, Terbuka dan Jangan Mau di Intervensi dalam Pengembangan Vaksin Covid-19

Konfrontasi - Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher meminta agar proses pengembangan vaksin calon Covid-19 di Indonesia dilakukan secara jujur dan terbuka.

Jika bicara mengenai obat atau vaksin Covid-19, maka yang perlu diperhatikan adalah prinsip jujur dan terbuka. Apakah itu mengenai efektifitasnya, mutasi virusnya atau yang lainnya. Hal tersebut, harus disampaikan dengan jujur dan terbuka karena sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Demikian disampaikan oleh Netty Aher dalam keterangan persnya di Jakarta, Sabtu (5/9/2020).

Dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi IX DPR RI beberapa hari lalu, PT Bio Farma menyampaikan kebutuhan 340 juta dosis vaksin untuk mencapai tingkat kekebalan dari pandemi Covid-19 di Indonesia.

Bio Farma juga menjelaskan skema jangka pendek yang disiapkan saat ini adalah melakukan uji klinis fase tiga yang dijadwalkan mulai pada 20 Agustus hingga akhir Januari 2021.

Menanggapi hal tersebut, Nety mengatakan, walaupun uji klinis sudah dilakukan, permasalahan vaksin tidak secara otomatis langsung selesai.

“Apakah vaksin ini efektif untuk melawan virus, bagaimana aksesibilitas dan keterjangkauan bagi semua pihak?,”

Menurutnya, perlu juga diperhatikan proses distribusinya di lapangan apakah bisa memenuhi kebutuhan 267 juta rakyat Indonesia.

“Lalu siapa yang lebih dahulu harus diberikan? Apakah orang yang potensial menyebarkan virus, pemangku kekuasaan atau siapa? Ini harus
dipikirkan,” ungkapnya.

Politisi PKS ini juga meminta agar calon vaksin buatan dalam negeri ‘merah putih’ yang sedang dikembangkan harus terus didukung.

“Jangan sampai hadirnya vaksin asal China membuat pengembangan vaksin merah putih terhenti,” tandasnya.

Selain itu, anak buah Sohibul Iman ini juga meminta agar prosedur standar pengembangan obat harus dipatuhi.

“Obat apapun yang dikembangkan harus mengikuti prosedur yang berlaku. BPOM harus mengikuti aturan main agar tidak ada subjektivitas, konflik kepentingan, permainan proyek apalagi bekerja di bawah tekanan karena ada intervensi dari pihak lain,” tambahnya.

Netty juga mengingatkan agar kemandirian industri kesehatan dalam negeri segera dilakukan.

Pandemi Covid-19 menurut Netty menjadi pertanda rapuhnya kemandirian industri kesehatan nasional.

“Pandemi Ini adalah ujian nasionalisme bagi kita semua. Pertanyaannya sekarang adalah sampai kapan kita terus bergantung pada negara lain dalam hal pengadaan obat, alkes dan vaksin” pungkasnya. (pj1/mg)

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  

loading...