Keterangan Ahli Tegaskan KTKLN Langgar Konstitusi

KONFRONTASI -  Fatkhul Ulum, dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten, mengemukakan, salah satu cita negara adalah negara hukum, dimana Indonesia sebagai negara hukum, tentu harus memiliki perlindungan dan jaminan hukum setiap warga negara Indonesia.

“Perlindungan dan jaminan sebagai instrumen pokok yang harus dimiliki oleh negara dalam menjaga setiap warga negara,  baik WNI yang berada di dalam negeri atau warga negara yang berada di luar negeri,” jelas Fatkhul dalam keterangan ahli pemohon di Mahkamah Konstitusi, Rabu (18/03).

Menurutnya, substansi dari hal tersebut adalah bagaimana negara mampu melahirkan kebijakan yang berorientasi kepada perlindungan terhadap setiap warga negara dengan membangun sistem yang terintegrasi.

“Impilikasi kebijakan tersebut jelas memberikan gambaran bahwa kebijakan yang dikeluarkan akan memberikan dampak yang positif terhadap hak-hak konstitusional sebagai warga negara, sehingga warga negara terlindungi hak-hak dasarnya,” tegasnya.

Dalam bidang ketenagakerjaan,jelas Fatkhul, administrasi kependudukan memiliki peran besar dalam perlindungan terhadap tenaga kerja baik yang bekerja di dalam negeri atau yang bekerja di luar negeri sebagai instrumen pokok pendataan ketenagakerjaan dan perlindungan ketenagakerjaan secara menyeluruh dan tidak bersifat parsial. 

Fatkhul menjelaskan, adanyaE-KTP yang memiliki chip sesuai dengan Pasal 1 angka 14  UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi chip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.

Perlindungan ketenagakerjaan bagi TKI di luar negeri yang mensyaratkan adanya KTKLN (Kartu Tanda Kerja Luar Negeri), sebagai syarat bagi warga negara Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri, ini menunjukan akan lemahnya sistem administrasi kependudukan pemerintah Indonesia dan dalam pengelolaan manajemen kependudukan bagi WNI, dimana semestinya sebagai bukti adanya warganegera yang berlaku adalah KTP Elektronik bagi WNI yang berada di dalam negeri dan pasport yang berisi visa kerja bagi warga negara yang bekerja ke luar negeri yang mencakup isi semuanya.

“Kedua hal tersebut seharusnya menjadi instrumen pokok dalam setiap perlindungan terhadap WNI, sehingga pemerintah tidak perlu lagi mengeluarkan instrumen-instrumen lainnya yang dapat berakibat kepada ketidakjelasan terhadap perlindungan WNI, baik yang berkeja di dalam negeri atau yang bekerja di luar negeri,” jelasnya.

Maka dalam hal ini, sebagai keterangan ahli, Fatkhul menyampaikan, bahwa Pasal 26 Ayat (2) huruf f, merupakan ketentuan yang bertentangan dengan Pasal 28 D Ayat (1) UUD 1945, dimana tidak adanya pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

“Pasal 26 Ayat (2) huruf f, merupakan ketentuan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lainnya, karena meletakan KTKLN sebagai syarat untuk warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri,” tegasnya.

Fatkhul juga menegaskan, bahwa apa yang menjadi ketentuan dalam Pasal 26 Ayat (2) huruf f, bahwa Pemerintah menunjukan kelemahan dalam pengelolaan sistem manajemen adminsitrasi kependudukan dengan mengeluarkan KTKLN sebagai syarat untuk warga negara bekerja di luar negeri sebagai instrumen baru yang tidak bersifat efektif dan efesien.

“Oleh karena itu, ketentuan terhadap dua pasal tersebut menurutketerangan ahli mengakibatkan terhadap ketidakpastian perlindungan warganegara terutama warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri,” tukasnya.

KTKLN Berpotensi Pintu Masuk Korupsi 

Pengamat kebijakan publik, Dheyna Hasiholan menilai, keberadaan program Kartu Tanda Kerja Luar Negeri (KTKLN) yang dikeluarkan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) berpotensi menjadi pintu masuk korupsi. 

“Hal ini dikarenakan adanya kelemahan Pemerintah dalam mengelola sistem manajemen administrasi kependudukan dengan mengeluarkan KTKLN,” katanya dalam keterangan di Mahkamah Konstitusi, Rabu (18/03).

Menurutnya, keberadaan KTKLN sebagaimana ketentuan Pasal 26 Ayat (2) huruf f UU No 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri, semakin menunjukkan bahwa BNP2TKI sebagai lembaga yang mengeluarkan KTKLN sebagai syarat untuk warga negara berkerja di luar negeri tidak bersifat efektif dan efisien.

Dijelaskan Dheyna, semakin banyak kartu WNI yang dikeluarkan Pemerintah, akan semakin memperumit proses pengintegrasian data. Karena, bisa jadi kekeliruan penulisan data, akan berdampak pada hasil yang beda.

“Kalau ada pengulangan (redundancy), akan ada kerumitan pengelolaan proyek Pemerintah satu dengan yang lainnya, maka justru semakin tumpang tindih sehingga potensi korupsinya jelas,” jelasnya. 

Dirinya juga mempertanyakan alasan BNP2TKI yang ngotot tetap berlakukan KTKLN. Apa alasan logisnya BNP2TKI? 

Alasan BNP2TKI yang keukeuh untuk berlakukan KTKLN dengan dalih untuk melindungi TKI pada kenyataannya banyak di lapangan TKI yang tidak terlindungi.

"Hal ini jelas menunjukkan ketidakseriusan BNP2TKI untuk menjaga Hak Konstitusi WNI yang bekerja di luar negeri,” tutupnya.*** 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  

loading...