Kata Pengamat, Monas Mesti Bebas dari Aktivitas Kampanye

KONFRONTASI-Monumen Nasional (Monas) harus bebas dari aktivitas kampanye. Artinya, segala bentuk pemasangan alat peraga atau atribut kampanye harus dilarang berada di Monas.

Oleh karena itu, kehadiran capres nomor urut 2, Joko Widodo (Jokowi) dalam gerak jalan di Monas, pada Minggu (22/6) dinilai menyalahi ketentuan kampanye, sebab massa yang hadir menggunakan atribut kampanye pilpres.

"Sulit untuk tidak dikatakan bahwa pada saat itu Jokowi tidak mempromosikan dirinya. Dia kampanye pada momentum di Monas itu," kata pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Firman Noor saat dihubungi, Jakarta, Rabu (25/6).

Jokowi sendiri telah dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), terkait dugaan pelanggaran kampanye di Monas. Aturan agar tidak berkampanye di Monas tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Gubernur DKI Jakarta Nomor 1389/07.17 tertanggal 18 Juli 2008, tentang Lokasi-lokasi Larangan Pemasangan Alat Peraga Kampanye.

Aturan tersebut diperkuat dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Nomor 39/2013 tentang Ketentuan Lokasi Kampanye dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye di DKI Jakarta pada Pemilu 2014.

"Wajar jika ada pihak yang merasa Jokowi melanggar aturan berkampanye, karena Jokowi tidak mengindahkan aturan yang telah ditetapkan," ujar Firman.

Firman kemudian menyebut Jokowi sudah melakukan "offside". "Jokowi offside. Berdiri tidak di tempat semestinya," pungkasnya.(warche)

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  

loading...