21 November 2017

Kasus Pelindo II Terindikasi Rugikan Negara Triliunan, KPK akan Bentuk Tim Gabungan

KONFRONTASI-Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agus Rahardjo, menerima kunjungan Pansus Pelindo II dari DPR RI, Senin (17/7).

Pansus yang dipimpin politisi PDI Perjuangan, Rieke Diah Pitaloka, itu menyerahkan beberapa hasil penelusuran, termasuk audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap indikasi kerugian negara dari perpanjangan kontrak Jakarta International Container Terminal (JICT).

Dalam hasil investigasi tahap pertama, BPK menemukan indikasi kerugian negara sebesar Rp 4,08 triliun. Menindaklanjuti hal tersebut, Agus mengungkapkan bahwa KPK akan membentuk tim gabungan bersama BPK dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

"Segera kami tindak lanjuti dan kami sampaikan, kami akan bentuk tim gabungan. Terdiri dari KPK, BPK dan minta bantuan teman-teman PPATK," kata Agus usai menerima kunjungan Pansus di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, Selasa (17/7).

Sementara itu, Rieke menyatakan perpanjangan kontrak JICT dan TBK Koja antara pihak Pelindo II dengan PT Hutchison sangat merugikan Indonesia. Rieke mengungkapkan, jika kontrak tidak dilanjutkan, seharusnya JICT dan Koja bisa jadi milik Indonesia pada 2019.  

"Namun diperpanjang pada 2015 dengan nilai kontrak yang lebih rendah dibanding nilai kontrak pertama tahun 99 dan kontraknya berlaku dari 2019 hingga 2039," ujar Rieke usai bertemu pimpinan KPK.

Selain memberikan hasil audit BPK terhadap perpanjangan kontrak JICT, Pansus juga memberikan laporan global bond senilai Rp 20,8 triliun yang terindikasi tanpa perhitungan cukup matang. Itu mengakibatkan Pelindo II sebagai BUMN harus membayar bunga per tahun sebesar Rp 1,2 triliun.

"Sebetulnya uang sebanyak itu bisa digunakan untuk membangun pelabuhan-pelabuhan lain," imbuh Rieke.

Selain itu, terkait persoalan lainnya adalah proyek Kalibaru, Tanjung Priuk, yang anggaran pembangunannya mencapai Rp 11 triliun. Padahal, pembangunan Teluk Lamong yang memiliki kapasitas yang sama dengan Kalibaru hanya memakan Rp 6 triliun.

"Tetapi, intinya, BPK baru pada tahap pertama tentang perpanjangan kontrak JICT," imbuh Rieke.[mr/rmol]

Category: 

SCROLL KE BAWAH UNTUK MEMBACA BERITA LAINNYA


loading...

Related Terms



loading...

Baca juga


Loading...