25 November 2017

Kasus e-KTP: KPK Cekal Istri Andi Narogong ke Luar Negeri

KONFRONTASI-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mencegah ke luar negeri terhadap Inayah, istri pengusaha Andi Narogong dalam penyidikan tindak pidana korupsi pengadaan paket penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan secara nasional (KTP-elektronik/KTP-e).

Selain itu, KPK juga mencegah ke luar negeri terhadap Raden Gede adik dari Inayah terkait kasus yang sama.

"Dalam proses penyidikan kasus KTP-e dengan tersangka Anang Sugiana Sudihardjo, KPK mengirimkan pada imigrasi tentang pencegahan ke luar negeri terhadap Inayah dan Raden Gede terhitung sejak 4 Oktober 2017 untuk enam bulan ke depan," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Kamis.

Sebelumnya, KPK telah mencegah Inayah dan Raden Gede ke luar negeri pada April 2017 lalu untuk enam bulan ke depan dalam penyidikan kasus KTP-e dengan tersangka Andi Narogong.

Febri menyatakan bahwa pencegahan bepergian ke luar negeri dilakukan berdasarkan Pasal 12 ayat (1) huruf b Undang-Undang KPK.

"Penyidik membutuhkan keterangan para saksi tersebut dalam penyidikan ini dan jika dibutuhkan yang bersangkutan tidak sedang berada di luar negeri," kata Febri.

Sementara terkait penyidikan kasus KTP-e dengan tersangka Direktur Utama PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudihardjo, KPK pada Kamis (12/10) memeriksa dua saksi, yaitu Dedi Prijono yang merupakan kakak Andi Narogong dan Direktur PT Noah Arkindo Frans Hartono Arief.

"Penyidik terus mendalami infornasi transaksi keuangan selain aspek pengadaan dan penganggaran dalam kasus ini," ucap Febri.

Sebelumnya, Inayah mengungkapkan peran suaminya dalam pengadaan proyek KTP elektronik (KTP-E) ketika ia bersaksi dalam sidang di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (28/8).

"Kadang-kadang saya pernah dengar dari suami saya ada janji 'meeting' dengan Pak Sugiharto dan Pak Irman," kata Inayah dalam kesaksiannya.

Inayah bersaksi untuk suaminya, Andi Agustinus alias Andi Narogong, yang didakwa mendapatkan keuntungan 1,499 juta dolar AS dan Rp1 miliar dalam proyek pengadaan KTP-E yang seluruhnya merugikan keuangan negara senilai Rp2,3 triliun.

"Suami saya tidak cerita detail, tapi mengatakan 'meeting' saja karena pernah ingin ikut serta," kata Inayah saat menjawab pertanyaan ketua majelis hakim Jhon Halasan Butarbutar.

Category: 

SCROLL KE BAWAH UNTUK MEMBACA BERITA LAINNYA


loading...

Related Terms



loading...

Baca juga


Loading...