15 December 2019

Kalau Ekonomi tetap Lesu, BPJS Naik dan Harga Energi/Pangan Naik, Masyarakat Minta Presiden Berani Me-Reshuffle Kabinet

KONFRONTASI- Dalam seratus hari pertama, rakyat harus beri kesempatan Presiden Jokowi dan kabinetnya bekerja optimal. Jokowi  diminta fokus pada ekonomi dan tidak menaikkan tarif listrik, BPJS dan kebutuhan pokok lainnya. Apabila  iuran BPJS naik, listrik dan pangan naik Januari 2020 nanti, maka Kabinet Jokowi telah melukai rakyat dan Jokowi dimohon masyarakat  untuk lakukan reshuffle Kabinet, mengganti para menteri yang tak kompeten dengan merekrut sosok yang kredibel bidang ekonomi. 

Demikian pandangan sejumlah analis dan pengamat.   Analis ekonomi-politik Darmawan Sinayangsah jebolan Fisip UI mengatakan, masyarakat sebetulnya sangat ingin menghimbau Presiden berani lakukan reshuffle kabinet kalau dalam tiga bulan pertama saja ekonomi tetap  lesu dan iuran BPJS naik, harga energi dan pangan naik, sebab semua itu melukai nurani rakyat dan menunjukkan kegagalan kinerja. .''Padahal harusnya hal itu tak terjadi,''ujarnya.

Para pengamat itu juga mendesak Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin untuk memilih menteri urusan ekonomi yang punya visi kebijakan efektif dalam jangka pendek dan panjang. Kebijakan konkret ini diharapkan mampu mengantisipasi ancaman perlambatan pertumbuhan ekonomi ke bawah lima persen di tengah bayang-bayang risiko resesi ekonomi global.

Ekonom Bank Permata Tbk. Josua Pardede, misalnya. Ia menyebutkan tim menteri ekonomi Jokowi dalam 100 hari pertama pemerintahan harus melakukan harmonisasi kebijakan agar mampu menjaga konsumsi rumah tangga tetap tumbuh kuat dan menarik investasi.

Pemerintahan Jokowi menargetkan pertumbuhan ekonomi tahun ini bisa mencapai 5,2 persen, meskipun ekspor dan investasi Indonesia tertekan sepanjang tahun. Pada kuartal II 2019, ekonomi Indonesia baru tumbuh 5,05 persen.

"Perlu melakukan harmonisasi kebijakan ekonomi sedemikian sehingga dapat memprioritaskan kebijakan jangka pendek dalam rangka mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi tetap di kisaran lima persen di tengah tren perlambatan ekonomi global," kata Josua, Senin, 21 Oktober 2019.

Tim ekonomi Jokowi-Ma'ruf, ujar Josua, juga harus menyiapkan kebijakan jangka pendek quick win untuk memperkuat kinerja ekspor nonmigas. Salah satu caranya adalah memperluas pasar ekspor dan tidak hanya mengandalkan pasar ekspor Cina. "Menteri ekonomi perlu membangun hubungan dagang dengan negara-negara nontradisional dalam jangka pendek sembari mendorong percepatan hilirisasi industri domestik.

Selain itu, tim menteri ekonomi juga perlu mengurangi konsumsi impor barang final dengan cara meningkatkan permintaan terhadap barang final produksi dalam negeri yang dapat didorong dengan kebijakan tingkat komponen dalam negeri (TKDN).

Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...