Jokowi Eranya Moratorium, DPR Tak Mau Kalah

KONFRONTASI - Eranya Presiden Joko Widodo banyak aturan yang bernama penghentian sementara alias moratorium, terakhir soal reklamasi. Dalam hal ini, DPR pun tak mau kalah.

Dalam rapat kerja antara Komisi VI DPR dengan Deputi Kementerian BUMN bidang Jasa Pertambangan Industri Strategis dan Media, Fajar Sampurno, Direksi PT Bukit Asam (Persero) Tbk, PT Timah (Persero) Tbk dan PT Semen Baturaja (Persero) di Gedung DPR, Jakarta, Senin (25/4/2016), salah satu kesimpulannya adalah moratorium.

Nah, yang dimoratorium adalah pembentukan anak usaha BUMN. Di mana, BUMN dilarang mendirikan anak usaha anyar sebelum rampungnya revisi UU BUMN yang sekarang masih dalam pembahasan di DPR.

"Moratorium berlaku bagi semua jenis dan sektor usaha BUMN, sesuai dengan rekomendasi Panja I Aset BUMN Komisi VI DPR pada September 2014," kata Wakil Ketua Komisi VI DPR, Azam Natawijana.

Kata politisi Demokrat ini, moratorium pembentukan anak usaha bertujuan untuk menata kembali seluruh anak bahkan 'cucu' usaha BUMN, terutama yang masih tersangkut masalah, termasuk yang terindikasi kerugian negara.

Selanjutnya, Azam merujuk hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyatakan, sebanyak 60% penyelewengan di BUMN terjadi pada anak usaha.

Modusnya, anak usaha sengaja dibentuk sebagai alat untuk mengeruk keuntungan pribadi, baik itu untuk direksi ataupun komisaris. Tentu saja, perilaku ini menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara.

"Anak usaha BUMN itu diharapkan memberikan keuntungan kepada induk, namun sebaliknya banyak yang merugi dan terus mendapat suntikan dana dari induk," papar Azam.

Meski begitu, ungkap anak buah SBY ini, perkembangnnya BUMN mengharuskan membentuk perusahaan patungan (Joint Venture/JV), karena terkait teknologi dan keuangan. "JV yang sedang dalam proses pembentukan silahkan asal sesuai dengan tata kelola perusahaan. Jangan lagi ada modus di sana," ujar Azam.

Atas keputusan ini, Deputi Kementerian BUMN bidang Jasa Pertambangan Industri Strategis dan Media, Fajar Sampurno memberikan apresiasi. "Kebetulan, kami memang sedang menata ulang semua anak usaha BUMN," ujar Fajar.

Fajar mengakui, banyak anak usaha BUMN yang sejak pembentukannya merugi. Namun, tidak sedikit pula yang berhasil memberikan keuntungan yang signifikan kepada induk.

Meski demikian, Fajar bilang, apabila terkait dengan sinergi serta pengembangan bisnis BUMN yang mengharuskan pembentukan anak usaha melalui JV, seharusnya tidak dibatasi. Lantaran, semangatnya adalah meningkatkan daya saing dan efisiensi. (inlh/xx)

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  

loading...