Jaksa Sebut Edhy Prabowo Dirikan Perusahaan Kargo untuk Tampung Duit Suap

KONFRONTASI-Edhy Prabowo saat menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan ternyata sudah mempersiapkan sebuah perusahaan untuk menampung uang dari rekanan yang mendapatkan izin ekspor benih lobster.

Hal itu terungkap dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk terdakwa Suharjito di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (11/2).

Jaksa Ali Fikri mengatakan, Edhy Prabowo memerintahkan sekretaris pribadinya, Amiril Mukminin menyiapkan perusahaan jasa pengiriman kargo atau freight forwarding yang akan digunakan untuk ekspor benih lobster.

Amiril lantas menyampaikan perintah tersebut kepada Direktur PT Perishable Logistics Indonesia (PLI), Deden Deni Purnama pada April 2020.

"Menyampaikan bahwa Kementerian Kelautan dan Perikanan membutuhkan perusahaan jasa pengiriman kargo yang akan digunakan untuk project ekspor BBL (benih bening lobster)," kata Jaksa Ali.

Selanjutnya, Deden Deni Purnama menyampaikan kepada kepada pemilik PT PLI, Siswadhi Pranoto Loe bahwa Amiril membutuhkan perusahaan untuk pengiriman jasa kargo ekspor BBL.

"Selanjutnya Siswadhi Pranoto Loe melalui Deden Deni Purnama menawarkan PT Aero Citra Kargo (ACK) yang juga perusahaan milik Siswadhi Pranoto Loe kepada Amiril Mukminin dan menyerahkan akta perusahaan guna dilakukan perubahan struktur kepengurusan dan komposisi kepemilikan saham," jelas Jaksa.

Melalui Amiril, Edhy melakukan perubahan akta perusahaan dengan memasukkan nama Nursan dan Amri yang keduanya merupakan teman dekat dan representasi Edhy ke dalam struktur kepengurusan PT ACK.

Untuk Nursan, dijadikan sebagai komisaris dengan saham sebanyak 41,65 persen. Amri dijadikan sebagai Direktur Utama dengan saham sebanyak 40,56 persen, dan Yudi Surya Atmaja sebagai Komisaris dengan saham sebanyak 16,7 persen serta PT Detrans Interkargo dengan saham sebanyak 1 persen.

Namun karena Nursan meninggal dunia, posisinya digantikan Achmad Bachtiar pada 11 Agustus 2020. Achmad Bachtiar sendiri juga merupakan representasi Edhy.

"Padahal senyatanya, Nursan dan Amri hanya dipinjam namanya sebagai pengurus perusahaan (nominee) serta tidak memiliki saham di PT ACK," terang Jaksa.

Setelah dilakukan perubahan akta tersebut, PT ACK melakukan kerjasama dengan PT PLI. Yaitu, PT PLI yang mengurus seluruh kegiatan ekspor BBL. Sedangkan PT ACK hanya sebagai perusahaan yang melakukan koordinasi dengan perusahaan pengekspor BBL.

"Dan menerima keuntungannya saja. Atas kerjasama tersebut, PT PLI menetapkan biaya operasional pengiriman sebesar Rp 350 per ekor BBL dan PT ACK menetapkan biaya sebesar Rp 1.450 per ekor BBL. Sehingga biaya keseluruhan untuk ekspor BBL adalah sebesar Rp 1.800 per ekor BBL," tutur Jaksa.

"Selanjutnya biaya yang telah ditetapkan dan diterima PT ACK dibagi seolah-olah dalam bentuk deviden kepada para pemegang saham sesuai dengan prosentase kepemilikan saham," sambung Jaksa.

PT ACK pun ternyata digunakan untuk menampung uang yang diberikan oleh perusahaan eksportir benur. Hal itu terlihat setelah PT DPPP melakukan ekspor BBL ke Vietnam sebanyak 642.684 ekor BBL pada September-November 2020 menggunakan jasa kargo PT ACK.

Uang yang diterima PT ACK dari kegiatan ekspor itu sebesar Rp 706.055.440.

Sementara itu, Jaksa juga mengungkapkan bahwa selama Juli-November 2020, uang yang diberikan oleh terdakwa Suharjito dan perusahaan eksportir lainnya kepada PT ACK secara bertahap melalui transfer dibagikan kepada pemilik saham perusahaan tersebut yang sudah diatur oleh Edhy tersebut.

Dimana, Achmad Bachtiar melalui Bank BNI menerima uang sebesar Rp 12.312.793.625. Amri menerima uang sebesar Rp 12.312.793.625. Dan Yudi Surya Atmaja sebesar Rp 5.047.074.000.

Uang yang merupakan bagian dari Achmad Bachtiar dan Amri tersebut dikelola oleh Amiril yang memegang buku tabungan dan kartu ATM atas sepengetahuan Edhy.

Selanjutnya, Amiril mengirimkan uang tersebut ke rekening BNI atas nama Ainul Faqih yang merupakan staf pribadi Iis Rosita Dewi selaku anggota DPR RI yang juga istri Edhy.

Kemudian, Ainul Faqih menggunakan uang tersebut sesuai dengan arahan Amiril untuk kepentingan Edhy dan istrinya, Iis.(mr/rm)

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  

loading...