23 August 2019

Hariman Siregar: Pilpres 2019 Fase Terberat yang Menguji Demokrasi Indonesia

KONFRONTASI- Tokoh Gerakan Mahasiswa 15 Januari (Malari) 1974, Hariman Siregar menegaskan, Indonesia membutuhkan pemimpin yang memahami hakikat demokrasi. Tak hanya demokrasi prosedural, tetapi hakikat demokrasi, yakni  memihak kepentingan rakyat dengan mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat  melalui pemerataan pembangunan.

Hariman mengingatkan,  Pilpres 2019 merupakan fase terberat yang menguji demokrasi Indonesia. Selain dilangsungkan secara serentak dengan Pemilihan Anggota DPR dan DPD, Pemilu kali ini membuat masyarakat terbagi dalam dua kubu. Untuk itu, Hariman menyerukan para elite politik yang berkontestasi menjadi pribadi yang demokratis.

"Indonesia perlu orang yang mengerti hakikat demokrasi, bukan semata prosedural dan bagi bagi kekuasaan. Pemimpin yang memihak rakyat, mau bertanya pada rakyat mengenai apa yang dibutuhkan dan dia mampu memberikan harapan," kata Hariman dalam pidato politik dalam peringatan Hari Ulang Tahun ke-19 Indonesian Democracy Monitor (Indemo) dan peringatan 45 Tahun Peristiwa Malari di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Selasa (15/1) malam.

Hariman menceritakan, pada 1974, dirinya sebagai Ketua Dewan Mahasiswa (Dema) UI bersama Dema perguruan tinggi lainnya menggelar unjuk rasa menentang konsep pembangunan Orde Baru saat itu yang hanya mengutamakan pertumbuhan namun melupakan pemerataan.

Ditegaskan, pertumbuhan ekonomi tanpa pemerataan hanyalah kesia-siaan. Hariman menegaskan, saat itu, mahasiswa bukan menolak pemodal asing. Mahasiswa, katanya, menolak jika modal asing itu diinvestasikan untuk hal sepele yang tak bersentuhan langsung pada kesejahteraan masyarakat.

"Saat itu kami ingin tunjukkan, bilang ke Pemerintah Indonesia, kalau undang modal asing jangan hal untuk sepele. Industri manufaktur yang bisa dikerjakan oleh modal Indonesia. Buat apa kalau cuma bikin minuman ringan, tekstil. Tapi kalau buat listrik, nuklir, kita tidak masalah," katanya.

Selain itu, Hariman menegaskan, mahasiswa saat itu sangat menyadari pertumbuhan ekonomi yang didasarkan pada utang tanpa berpihak pada rakyat kecil tidak akan mengalami kemajuan apapun. Padahal, lawan demokrasi adalah kemiskinan.

Berbagai hal yang dikritisi mahasiswa pada 1974 terbukti pada 1997. Krisis ekonomi melanda Indonesia lantaran penyalahgunaan kekuasaan dan utang yang semakin menumpuk. Tak hanya krisis ekonomi, Indonesia juga mengalami krisis multidimensional.

"1997 ada krisis di Thailand, kita merasa diri kita kuat. Semua katakan, kita tanya sama BI aman, ternyata enggak aman, karena ketergantungan pada Dolar besar sekali. Loncat ke Rp 16.000 (per Dolar AS). Di negara-negara lain seperti Thailand, dan Malaysia krisis ekonomi, tapi di kita (Indonesia) multikrisis," katanya.

Runtuhnya Orde Baru ternyata tak membuat Indonesia membaik. Para aktivis era Orde Baru mendirikan partai politik masing-masing, demikian juga dengan para elite politik lainnya. Banyaknya partai politik yang berdiri membuat tak ada satupun partai yang benar-benar kuat dan membuat perubahan di Indonesia.

Hariman: Indonesia Butuh Pemimpin yang Paham Hakikat Demokrasi

Akibat selanjutnya muncul politik transaksional dan bagi-bagi kekuasaan. Elite partai yang tidak memiliki kapasitas dan kapabilitas memegang jabatan penting di pemerintahan. Sementara rakyat yang seharusnya menjadi poros utama dalam negara demokrasi justru hanya dilirik elit politik menjelang Pemilu lima tahun sekali.

"Sekali lima tahun (rakyat) diajak tidur, selebihnya selingkuh," katanya.

Hariman mengaku Pilpres 2019 merupakan fase terberat yang menguji demokrasi Indonesia. Selain dilangsungkan secara serentak dengan Pemilihan Anggota DPR dan DPD, Pemilu kali ini membuat masyarakat terbagi dalam dua kubu. Untuk itu, Hariman menyerukan para elite politik yang berkontestasi menjadi pribadi yang demokratis.

Merangkul yang kalah jika menang dan mendukung pemerintahan terpilih jika kalah. Dengan persatuan seluruh komponen, Indonesia diyakini Hariman akan menjadi negara besar.

"Pilpres ini yang tergantung kita-kita. Menang kalah bisa menerima dan membuka satu identitas baru. Kita Indonesia mau ke mana? Masa kita tidak bisa menjadi negara yang besar di Asia Tenggara. Tapi kalau begini terus (terbelah) benar juga Indonesia bisa bubar. Namun saya yakin Indonesia tidak bubar karena bisa mengatasi persoalannya," katanya.

Hariman berharap, siapapun yang terpilih sebagai Presiden pada Pilpres 2019 nanti, menjadi presiden yang mampu mengkoordinasikan berbagai potensi yang ada. Presiden yang mampu menjadi pemimpin bagi seluruh rakyat Indonesia.

"Saya selalu pikir kalau ada pemimpin yang tulus, dan ikhlas yang tidak bisa digunakan oleh orang-orang sekitarnya, itu pasti orang akan berhenti curiga, dan berhenti marah-marah. Semua akan bekerja karena dia tahu presiden kita ini orang yang netral dan baik. Kalau di luar negeri ada Ahmadinejad di Iran," katanya.

Perayaan 45 tahun Malari di tahun politik ini  dibuka budayawan Isti Nugroho dan diwarnai pula dengan pembacaan sajak-sajak WS Rendra, musik grup Totok Tewel dan Glen Fedly and Friends. Hadir dalam acara ini antara lain mantan Panglima TNI Djoko Santoso, Glenny Kahuripan, Judi Jusuf, Bursah Zarnubi, Akbar Tanjung, Bennie Akbar Fatah, Yudil Herry , Gurmilang Kartasasmita, Ariady Achmad, Syahganda,B Wiwoho, Indra Iskandar, para intelektual, dan aktivis pergerakan lainnya.  (FHF)

Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...