Gatot Nurmantryo, Islam Politik, Luhut, Hendropriyono dan Jokowi

"Sudahlah, fokus saja kepada tupoksi sebagai alat pertahanan. Enggak usah berpolitik. (Panglima TNI Gatot Nurmantyo ) Enggak usah genit-genit dalam berpolitik," ujar Masinton, seusai menjadi pembicara dalam sebuah diskusi di Jakarta Selatan, Rabu (24/5/2017).
Penulis sepenuhnya sepakat dengan apa yang dikatakan politikus PDI-Perjuangan ini. Bagi penulis, Jenderal Gatot Nurmantyo sudah offside dari posisinya sebagai Panglima TNI. Sejak terpilih menjadi Panglima TNI pada 2015 lalu, ia kerap melakukan manuver politik dengan bersikap dan mengeluarkan berbagai pernyataan kontroversial.  Gatot  bermanuver dalam rentang kendali Luhut Binsar Panjaitan (LBP) dan AM Hendropriyono sekaligus Gatot jadi instrumen LBP dan Hendro untuk mengontrol Jokowi yang cenderung ingin otonom dalam berkiprah. Rentang kendali LBP dan Hendroprijono atas Gatot membuat Jokowi tidak akan berani meninggalkan PDIP sebab tanpa dukungan jaringan intelijen dan tentara LBP dan Hendro, maka Jokowi akan sangat lemah, terutama dalam menghadapi Islam politik.  Manuver dan gerak gerik Gatot menggalang dukungan dari Islam politik sudah menuai hasil, namun masalahnya apakah ekonomi Neoliberal yang kini dipakai Jokowi bisa memikat hati kaum Islam politik yang merindukan ekonomi kerakyatan, ekonomi konstitusi yang justru dilibas Neoliberalisme itu. Gatot ingin menguasai Islam politik,  dan menggusur pengaruh Prabowo di kalangan Islam politik. Diam-diam Gatot berusaha menyedot dukungan Islam politik ke dirinya, namun kapasitas intelektualnya tidak cukup dibandingkan kecerdasan Prabowo yang sudah teruji dan memang sangat intelektual  sebagai seorang tentara purnawirawan.
Kegelisahan penulis terhadap manuver-manuver politik Jenderal Gatot bukanlah tanpa alasan. Kita tahu bangsa ini mempunyai kisah traumatik taktala rezim junta militer memegang kekuasaan selama lebih dari 30 tahun.
Sejarah telah membuktikan di bawah rezim junta militer, represifitas terjadi di mana-mana dan kapan saja. Tentunya kita semua tak mau sejarah kelam itu kembali terulang.
Banyak Bermanuver
Kisah itu dimulai taktala Jokowi mengajukan nama KASAD Jenderal Gatot Nurmantyo sebagai calon tunggal Panglima TNI kepada Komisi I DPR RI.
Padahal bila mau mengikuti tradisi bergiliran pengisian jabatan panglima TNI, seharusnya kali ini calon Panglima berasal dari unsur Angkatan Udara bukan Angkatan Darat. Entah menyesal atau tidak, yang pasti keputusan Jokowi telah memberi konsekuensi terciptanya iklim politis di tubuh TNI.
Kita tentu masih ingat bagaimana secara sepihak, Gatot menghentikan hubungan latihan perang dengan Tentara Australia. Padahal secara prosedur harusnya penghentian itu harus disetujui oleh Kementerian Pertahanan, Kementerian Luar Negeri, dan Presiden.
Kemudian Panglima kelahiran Tegal, 13 Maret 1960 ini disebut-sebut terlibat dalam mobilisasi gerakan islam konservatif yang mengepung Jakarta di akhir tahun 2016.
Gambar sang Panglima yang kerap dipakai dalam pelbagai poster maupun meme yang diposting oleh akun-akun sosial media dari golongan islam politik setidaknya mengindikasikan bahwa ada hubungan harmonis antara Panglima dengan kalangan islam politik.
Hal ini diperkuat dengan laporan dari Allan Nairn, seorang Jurnalis Investigatif yang mempunyai track record dalam meliput aktivitas militer di Indonesia, dalam laporannya Nairn menyatakan bahwa Jenderal Gatot terlibat dalam rencana makar terhadap pemerintahan Jokowi.
Meskipun laporan Nairn itu telah dibantah Gatot dengan tetap menegaskan bahwa Jokowi adalah Panglima tertinggi TNI dan karenanya ia tak mungkin berkhianat. Tak lupa ia juga menyatakan bahwa Allan Nairn adalah orang gila, sehingga tak perlu ditanggapi.
Akan tetapi, meskipun sang jenderal dengan tegas membantah, gelagatnya yang terus-menerus mengeluarkan berbagai pernyataan politis semakin memperkuat suatu sinyalemen bahwa Sang Jenderal haus akan kekuasaan.
Tak selesai sampai di situ, ia kembali bermanuver. Di Rapimnas Partai Golkar pada pertengahan bulan lalu ia tak sekadar menghadiri undangan rapimnas, lebih dari itu ia membacakan puisi karya Denny JA dengan judul ‘’Bukan Kami Punya’’.
Puisi tersebut memuat bait-bait yang menyindir pemerintahan saat ini. Sesuatu yang sebenarnya tak etis dilakukan oleh seorang Panglima TNI yang secara institusi merupakan bagian dari pemerintahan saat ini.  (berbagaisu mber/kumparan/Badrul Arifin)
 
)

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA