Gagalnya Jokowi Mengharuskan: Ke Depan, Presidential Threshold Musti Nol persen dan Parliamentary threshold Musti Nol persen

KONFRONTASI- Indonesia  diambang kehancuran dengan ambruknya ekonomi dan lemahnya Jokowi mengatasi Corona pandemi. Para pengusaha/dunia usaha, TNI, mahasiswa dan kaum profesional serta pasar modal sudah merasakan resesi ekonomi, maka sangat mungkin Kabinet Jokowi jatuh jika  masalah ekonomi dan masalah kesehatan akibat Corona/Covid terus memburuk. Oleh sebab itu, ke depan, Presidential Threshold harus  Nol persen dan Parliamentary threshold juga harus Nol persen, agar bangsa kita menemukan capres yang mumpuni, berintegritas dan kredibel,  agar tragedi ala Jokowi tidak terulang lagi

Demikian pandangan Bennie Akbar Fatah,aktivis Mantan Ketua Fosko’66 dan aktor senior Gerakan 1998 yang dipenjara Orde Baru dua tahun kurun 1970-an pasca demo Malari pimpinan Ketua Umum DM-UI Hariman SIregar.

“Sebenarnya, mayoritas rakyat minta Pak Jokowi rela melempar handuk daripada akhirnya nanti mahasiswa dan rakyat yang susah, lapar dan kecewa lalu bergolak menggeruduk kabinet Jokowi yang lapuk dan terpuruk, ''ujarnya.

Bennie menilai ambruknya rupiah dan krisis ekonomi ditambah masalah pandemi Corona itu, menunjukkan pemerintah Joko Widodo (Jokowi) sudah tidak kredibel dan kabinet tidak dipercaya lagi oleh pasar dan masyarakat.

 '' Ke depan, Presidential Threshold harus  Nol persen dan Parliamentary threshold juga harus Nol persen demi keadilan, HAM, amanat Konstitusi dan kemajemukan di Indonesia,'' katanya

Oligarkisme,  ujarnya, mudah dihapus kalau Presidential Threshold harus  Nol persen dan Parliamentary threshold juga  Nol persen sehingga tidak terjadi pemasungan dan diskriminasi serta pelanggaran atas asas keadilan, HAM dan kebhinekaan yang dijamin Konstitusi.

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  

loading...