19 April 2019

Forum Prabowo-Sandi Centre (Sriwijaya Centre): Mengapa UU ITE harus dicabut/direvisi?

KONFRONTASI- Prabowo-Sandi berjanji  mencabut/merevisi sejumlah pasal UU ITE karena berwatak 'panopticon'. Mengapa UU ITE harus dicabut/direvisi? Di bawah ini pandangan Herdi Sahrasad, Dosen senior Sekolah Pasca Sarjana Universitas Paramadina dan pakar politik dan Islamisme/Radikalisme/Terorisme Univ.Paramadina, mantan visiting Fellow di Monash University Australia, Cornell University New York, UC Berkeley USA dan Marburg/Leiden University, Jerman. Aktivis senior Gerakan 1998 dan anggota INDONESIA DEMOCRACY MONITOR (INDEMO)

Sejarawan Merle C Ricklefs mencatat bahwa Indonesia pasca kolonial yang miskin dalam tradisi demokrasi pribumi, justru  mewarisi  dari Belanda dan Jepang  suatu tradisi, asumsi dan struktur legal negara polisi   kolonial dan negara fasisme Jepang yang represif.

Parado9ks dan ironisnya, struktur negara kolonial ini malah diperkuat dengan UU ITE yang represif dan anti-demokrasi, meski kita telah memasuki era demokratisasi sejak 1998.  Ini suatu kemunduran yang menyakitkan, ditandai dengan berlakunya UU ITE yang banyak mengandung pasal-pasal karet , pasal kolonial  yang  primitif dan kontroversi diantaranya Pasal 27 ayat 3 dan Pasal 28 ayat 2 yang berwatak  panopticon, suatu kontrol yang sangat efektif dan menghasilkan efek panoptic, untuk mengawasi dan menahan siapapun yang dianggap melanggar. Bau sangit Panopticonisme itu jelas anti-demokrasi. Akibatnya, terjadi penurunan indeks demokrasi di Indonesia sangat signifikan. Berdasarkan data dari The Economist’s Democracy Index, indeks kualitas demokrasi Indonesia anjlok 20 peringkat dari 48 menjadi urutan 68.

 

Dan  hemat saya, Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) telah menjadi alat kekuasaan bagi elite dan pejabat negara untuk merepresi dan menghukum/memenjarakan serta menciotakan teror terhadap  para intelektual, ulama, aktivis dan civil society. UU itu sangat bertentangan dengan demokrasi substansial yang digelorakan Gerakan Reformasi 1998, dan kalau Prabowo Subianto-Sandi Uno terpilih jadi Presiden/Wapres 2019 maka UU itu harus direformasi dan pasal-pasal yang mengganjal hak-hak kebebasan berpendapat dan berekspresi harus dicabut karena sudah sangat anti-reformasi, anti-demokrasi, sangat represif dan primitif serta berwatak kolonialis. Itu bertentangan dengan cita-cita Proklamasi 1945 dan UUD45.

Alasan kita kuat yakni  pasangan capres-cawapres nomor urut 02 kalau menang Pilpres harus mencabut, minimal merevisi pasal tersebut,  karena UU ITE  digunakan untuk “kepentingan rezim dan alat mati kekuasaan”.

UU ITE banyak mengandung pasal-pasal karet dan kolonial serta primitif  yang kontroversi diantaranya Pasal 27 ayat 3 dan Pasal 28 ayat 2. Kita berpendapat sebaiknya kasus ujaran kebencian dikembalikan ke KUHP yang sudah menafsirkan sangat jelas. Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) itu, pada  hemat saya, telah menjadi ‘’alat kekuasaan dan  kepentingan rezim’’ bagi  penguasa/pejabat negara dalam merespon kritik dari masyarakat madani (civil society).

Sekali lagi, bahwa Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)  telah menjadi alat kekuasaan bagi elite dan pejabat negara untuk merepresi dan menghukum/memenjarakan para intelektual, ulama, aktivis dan civil society. UU itu sangat bertentangan dengan demokrasi substansial yang digelorakan Gerakan Reformasi 1998, dan kalau Prabowo Subianto-Sandi Uno terpilih jadi Presiden/Wapres 2019 maka UU itu harus direformasi dan pasal-pasal yang mengganjal hak-hak kebebasan berpendapat dan berekspresi harus dicabut karena sudah sangat anti-reformasi, represif dan primitif serta berwatak kolonialis. Itu bertentangan dengan cita-cita Proklamasi 1945 dan UUD45. Pendekatan penyelesaian seperti ini dengan menggunakan UU ITE sangatlah berlebihan dan bertentangan nilai-nilai HAM, bahkan mencerminkan kuatnya apa yang disebut MC Ricklefs suatu tradisi, asumsi dan struktur legal negara polisi   kolonial dan fasisme Jepang yang represif dalam praktik negara birokrasi, negara pejabat atau “beamstaats” yang meminjam bahasa sejarawan Ruth McVey, terus berlangsung sampai Indonesia Orde Baru, sampai hari ini.

Kita mencatat bahwa, berbagai kalangan menginginkan pasal 27 ayat 3 di Undang-undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) untuk dihapus, dibasmi, dieliminasi.  

Sebab Pasal 27 ayat 3 UU ITE melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Alasannya, karena pasal 27 ayat 3 UU ITE yang biasa disebut dengan “pasal karet warisan tradisi legal kolonial” sebagai undang-undang yang berbahaya. Terlebih lagi jika diterapkan oleh pihak-pihak yang tak paham soal dunia maya. Selain itu, pasal tersebut juga bisa digunakan dengan mudah untuk menjerat orang-orang demi membungkam kritik.

Saya kira salah besar kalau Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara mengatakan pasal 27 ayat 3 di UU ITE tersebut tidak mungkin dihapuskan.  Padahal pasal 27 ayat 3 sering dipakai untuk menjerat orang, dan berwatak  panopticon, suatu kontrol yang sangat efektif dan mampu menghasilkan efek panoptic, untuk mengawasi dan menahan siapapun yang dianggap melanggar. Alasan Rudiantara, jika pasal tersebut dihilangkan, efek jera terhadap para pelanggar hukum akan hilang, dan pasal tersebut sebenarnya memiliki peran besar dalam melindungi transaksi elektronik khususnya di dunia maya. Rupanya,tradisi legal rezim kolonial masih mencengkeram para elite penguasa dan ini jelas kemunduran sekaligus mencerminkan miskinnya tradisi intelektualisme di kalangan elite Indonesia dewasa ini.

Sejauh ini, pasal 27 ayat 3 sering dipakai untuk menjerat orang, dan berwatak  panopticon, suatu kontrol yang sangat efektif dan mampu menghasilkan efek panoptic, untuk mengawasi dan menahan siapapun yang dianggap melanggar.

Akibatnya, sudah  74 orang telah menjadi “korban” dari UU ITE tersebut. (Herdi Sahrasad, Universitas Paramadina dan Senior Fellow Departemen Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta)

 

 

 

 

Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...