17 August 2018

Ekonomi Terus Memburuk: Dampak Kegagalan Darmin-Sri Mulyani

KONFRONTASI- Perekonomian Indonesia kian hari makin tidak menentu, meski berbagai kebijakan telah dikeluarkan oleh Pemerintahan Presiden Jokowi dibawah komando Sri Mulyani dan Darmin Nasution untuk mengkatrol ekonomi dalam negeri, namun faktanya kondisi pertumbuhan ekonomi saat ini masih jauh dari harapan dari yang dijanjikan oleh kedua orang tersebut.   Sesungguhnya Darmin dan Sri  sudah gagal.

Kondisi pertumbuhan yang seolah jalan ditempat bahkan cenderung turun dikarenakan ketidakmampuan Tim Ekonomi Jokowi, terutama Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan yang selalu membuat kebijakan dan pernyataan blunder yang justru malah melemahkan kewibawaan Pemerintahan Jokowi.  

Berbagai kebijakan Sri Mulyani semenjak diangkat oleh Jokowi sangatlah jauh dari cita-cita dan agenda besar Jokowi melalui Trisakti dan Nawacita. Kebijakan pemangkasan anggaran belanja negara sebesar Rp 133,8 trilyun termasuk pemangkasan anggaran belanja Kementerian dan Lembaga(K/L) serta transfer ke daerah, sungguhlah sangat menikam dan mengkhianati Jokowi yang pada 12 mei 2016 telah menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Langkah-langkah Penghematan dan Pemotongan Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp 50,016 trilyun. Hal ini mengakibatkan ekonomi dalam negeri menjadi stagnan dan hanya tumbuh 5 persen, padahal seharusnya tumbuh 6-7 persen dari yang diinginkan oleh Jokowi.  

Kebijakan Sri Mulyani ini hanya menguntungkan para kapitalis saja, dimana imbas dari stagnannya ekonomi dalam negeri membuat nilai jual aset juga ikut stagnan. Dan ini menguntungkan orang asing kalau aset di Indonesia turun. Juga dengan kebijakan ini, Sri Mulyani malah menambah beban APBN 2017 sebesar Rp 221 trilyun untuk membayar hutang.  

Padahal kebijakan pengetatan anggaran ini sudah pernah dilakukan oleh negera-negara eropa dalam mengatasi krisis perekonomiannya dan terbukti gagal dan malam makin memperburuk perekonomian, namun entah kenapa Sri Mulyani malah memaksakan kebijakannya dan membuat pemerintahan Jokowi makin terperosok ke dalam jurang.  

Adapun kebijakan lainnya adalah masalah Tax Amnesty yang menargetkan dana repatriasi sebesar Rp 1000 trilyun sampai 31 maret 2017, namun realisasinya baru sebesar Rp 144,71 trilyun (data 2 maret 2017). Sedangkan target tebusan Tax Amnesty sebesar Rp 165 Trilyun sampai 2 maret 2017 baru menyentuh Rp 112 Trilyun. Indikasi ini menunjukan bahwa kebijakan program Tax Amnesty ini terancam gagal dan tidak memenuhi harapan yang selama ini dikumandangkan. Padahal menurut mantan Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro, pada pertengahan juni 2016 memproyeksikan bahwa pemerintah harus melakukan penghematan belanja kementerian dan lembaga hingga kurang lebih Rp 250 Trilyun jika target kebijakan Tax Amnesty gagal tercapai. Bukankah hal ini makin membuat perekonomian kita makin tidak jelas?  

Miskinnya inovasi Sri Mulyani dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia jelas nyata adanya, lebih melakukan pendekatan-pendekatan perbaikan ekonomi layaknya pendekatan yang dilakukan oleh Bank Dunia, sangat membahayakan bagi ekonomi Indonesia terutama bagi pemerintahan Jokowi yang saat ini sedang giat-giatnya melakukan pembangunan infrastruktur didaerah-daerah. Terancamnya beberapa proyek-proyek besar diakibatkan ketiadaan dana membuat Presiden Jokowi pusing tujuh keliling. 

Hal ini harus segera disadari oleh Presiden Jokowi untuk memulihkan perekonomian Indonesia yang terancam terpuruk kedalam jurang kehancuran. Solusi yang kongkrit adalah sesegera mungkin untuk merombak Tim Ekonominya terutama Sri Mulyani yang sudah membuat bangsa ini semakin terperosok perekonomiannya. Hal ini sangat wajar dilakukan karena Sri Mulyani telah gagal dalam membuat kebijakan-kebijakan, ditambah lagi berbagai pernyataan-pernyataannya yang jauh panggang dari api. 

Baru-baru ini pernyataannya jelas sangat menohok kewibawaan Jokowi sebagai Presiden, selasa kemarin (14/3/2017) Sri Mulyani membuat pernyataan di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang pada intinya mengatakan " Semakin Republik ini diurus main-main, yang untung pasti segelintir orang, yang rugi hampir seluruh masyarakat". Ditambah lagi dengan mengatakan " Kalau negara diurus sekadarnya, ya jangan protes kalau Republik ini jadi Republik sekedarnya"

Dari ucapannya tersebut seolah-olah Sri Mulyani cuci tangan dalam carut marutnya ekonomi Indonesia saat ini. Sadarkah dia kalau semua ini adalah ulah dari dirinya dan konco-konconya. Jejak-jejak Sri Mulyani dan konco-konconyalah yang membuat bangsa ini kacau perekonomiannya, dari jaman SBY sebagai presiden sudah berapa banyak dosa-dosa yang telah diperbuat kepada bangsa ini dengan membuat hutang-hutang luar negeri dan beberapa kasus mega skandal. Jika ucapannya saat itu di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bukan untuk dirinya, lalu ditujukan kepada siapa? Apakah kepada Presiden Jokowi?.   

Jelaslah sudah Sri Mulyani ini hanya bisa menyalahkan orang lain, tingkahnya seperti ekonom amatiran, tidak ada inovasi dan miskin solusi, bicaranya tidak jelas dan malah makin memperburuk perekonomian dengan dosa-dosanya yang telah diperbuat kepada bangsa ini. Bahkan ucapan dan tindakannya malah sering menyudutkan kewibawaan Presiden Jokowi.   Jadi sudah saatnya Presiden Jokowi untuk segera menyelamatkan bangsa ini dengan mengganti Sri Mulyani dan Tim Ekonomi permerintah demi tercapainya Trisakti dan Nawacita yang dituju selama ini. Wassalam. 

(Kang iping, kompasioner)

 

Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


loading...