23 September 2019

Ekonomi-Politik Jokowi Membusuk, Gerakan Ganti Presiden Harus dari Civil Society

KONFRONTASI-  Gerakan  ganti presiden pimpinan Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera hanya akan efektif kalau mendapat dukungan rakyat dari lintas golongan, lintas agama, lintas suku dan lintas ideologi. Ekonomi-politik sudah membusuk , namun gerakan itu terhambat karena dari PKS, mustinya itu gerakan civil society sehingga bisa efektif bekerja menghentikan kegagalan pemerintahan Jokowi sekarang juga,menghentikan pembusukan ekonomi-politik bangsa dan negara sekarang juga. .Kegagalan  Jokowi  itu tidak sendiri, dia dengan JK dan kabinetnya sudah gagal mengelola ekonomi, buktinya harga sembago, energi dan barang-jasa melambung, mencekik rakyat . Dan rakyat makin miskin sehingga frustasi dan rawan politik uang, rawan suap dan rawan serangan fajar pada pilpres nanti.. Demikian pandangan peneliti Darmawan Sinayangsah dari Freedom Foundation yang juga  jebolan Fisip UI.

Sebagaimana Mardani, Darmawan pun  mengecam tipu muslihat  Presiden Joko Widodo dengan cara-cara kulturalnya yang ''ethok-ethok, pura-pura dan bersimbol awam rakyat'' tapi syarat pencitraan, dimana Jokowi  sibuk mengurusi motor Royal Enfield bergaya chopper-nya daripada bekerja maksimal membebani berbagai persoalan negeri.

Kritik  kerasMardani sampaikan saat berorasi di acara deklarasi akbar relawan #2019GantiPresiden di sisi selatan kawasan Monas, Jakarta, Minggu (6/5/2018). "Kita darurat ekonomi, kita darurat pendidikan, kita darurat korupsi, tetapi ada Presiden yang sibuk naik chopper," ujarnya. "Boleh kok (naik chopper), tetapi selesaikan dulu masalahnya. Karena itu rakyat harus dididik, 2019 ganti presiden," sambung politisi PKS tersebut.

Menurut Mardani, tak ada lembaga atau seorangpun kecuali Presiden di negeri ini yang diberikan kekuasaan sebegitu besar oleh UUD 1945. Oleh karena itu, menurutnya, baik atau buruknya negeri ini tergantung kualitas dan integritas Presiden. Presiden Jokowi tuturnya lebih banyak pencitraan. Sementara ekonomi dinilai makin susah, harga sembako dinilai mahal, korupsi dinilai merajalela. Negera juga menjanjikan keadilan sosial bagi seluruh rakyatnya, namun Mardani mempertanyakan upaya pemerintah mencapai tujuan tersebut. Baca juga : Gerakan #2019GantiPresiden Tak Tutup Peluang Dukung Jokowi, Asal... "Apakah negara ini sudah adil? Apakah negeri ini memberikan kesempatan yang sama? Kota ingin mengatakan karena keadilan sosial belum ada, maka 2019 ganti presiden, jelas," kata dia. Sebelumnya, Mardani mengatakan bahwa gerakan #2019GantiPresiden adalah gerakan yang legal. Sebab dalam konsitusi pada 28 E ayat 2 dan 3 UUD 1945, setiap orang berhak berkumpul dan berserikat serta berhak berpendapat. Gerakan #2019GantiPresiden pula tuturnya tidak memaksa Presiden Jokowi lengser saat ini. Namun, gerakan ini ingin pergantian presiden terjadi secara konstitusional lewat Pilpres 2019 mendatang.
(KCM)

Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...