Dugaan Kecurangan Pilpres Dilaporkan ke KPK

KONFRONTASI - Koalisi masyarakat sipil melaporkan dugaan kecurangan dalam penyelenggaran pilpres (pemilu presiden) tanggal 9 Juli 2014 lalu kepada KPK.  Koordinator Kontras, Haris Azhar mengatakan kedatangannya dan teman-teman masyarakat sipil untuk melaporkan dugaan keterlibatan kepala daerah dan birokrat dalam upaya mengubah hasil pilpres tanggal 9 Juli 2014.

"Kami menyampaikan beberapa informasi yang kami dapat di lapangan, termasuk yang di luar negeri, seperti di Malaysia dan Hongkong," kata Haris usai bertemu dengan Pimpinan KPK di kantor lembaga antirasuah tersebut, Selasa (15/7).

Selain itu, lanjut Haris, kepada Pimpinan KPK juga tadi dipaparkan sejumlah model kejahatan. Seperti, politik uang dan intimidasi untuk memilih calon presiden (capres) tertentu.

Haris mencontohkan, penggunaan data guru yang adalah data rahasia, untuk kepentingan tertentu. Kemudian, pengucuran sejumlah uang ke pejabat di daerah dan aparatnya dengan pesan memilih capres tertentu.

"Misalnya, data guru dipakai oleh Golkar waktu pileg dan dipakai oleh capres nomor satu. Kami menduga ada keberpihakan di dalam kemdikbud terhadap capres nomor satu," ujar Haris.

Dalam pelaporan, lanjut Haris, juga disertakan beberapa data mengenai dugaan kecurangan yang terjadi di Bangkalan, Madura dan juga di luar negeri, seperti di Johor Baru, Malaysia.

Koordinator ICW (Indonesia Corruption Watch), Ade Irawan menambahkan bahwa selain persoalan politik uang, juga dilaporkan mengenai dugaan manipulasi atau penggelembungan suara yang salah satunya terjadi di Jawa Timur.

Selain itu, juga dilaporkan mengenai dugaan pihak-pihak yang berperan membagi-bagikan uang kepada masyarakat untuk memilih capres tertentu. Serta, dugaan pencucian uang ke luar negeri untuk digunakan sebagai dana kampanye.

Haris melanjutkan, atas pelaporan tersebut, KPK menyambut baik dan mengatakan mendapatkan informasi yang sama dengan yang dilaporkan.

"KPK dengan beberapa fungsinya akan melakukan beberapa hal. Tetapi, karena ini institusi penegak hukum, saya pikir mreka punya keterbatasan untuk menyampaikan kepada kami. Tapi yang pasti mereka akan menyampaikan sejumlah hal," kata Haris.

Lebih lanjut, Haris mengatakan bahwa ke KPK adalah salah satu upaya yang dilakukan untuk menjamin bahwa pilpres berjalan lancar sampai akhirnya.

"Kita juga akan ke PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) dan lembaga-lembaga yang lain. Kami masih menyesalkan KPU (Komisi Pemilihan Umum) dan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) yang tidak mau menerima kita. Karena sebetulnya lembaga yang berkopeten itu sampai hitungan detik ini adalah Bawaslu dan KPU," kata Haris. [ian/bs]

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  

loading...