19 September 2019

Dua Presiden Paska Reformasi Asli Neolib, Pro Rakyat Asli "Pencitraan"

KONFRONTASI - Dengan beban utang negara dan swasta Rp3.900 triliun warisan SBY, pemerintahan Jokowi-JK rentan diterkam neoliberalisme yang menjadi haluan ekonom neolib komprador IMF/Bank Dunia, yang sudah dipraktikkan SBY selama 10 tahun berkuasa (2004-2010). Apa yang sedang terjadi?

Rakyat prihatin karena sejak 20 Oktober 2014 Jokowi-JK resmi dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI, ekonomi justru memburuk dan rakyat harus menelan kekecewaan. Janji-janji manis yang diucapkan Jokowi selama kampanye dan dalam pidato pelantikan presiden hanyalah retorika belaka. Semuanya tidak ada yang terbukti. Sebaliknya, semakin ke sini pelayanan demi pelayanan terhadap kepentingan rakyat semakin dikurangi. Privatisasi, pencabutan subsidi dan liberalisasi ekonomi terus digenjot, sampai-sampai ekonomi rakyat semakin terpuruk dan peyot.

Belum sebulan berkuasa, Jokowi menaikkan harga BBM, dan berdampak menaikkan harga-harga kebutuhan pokok. Rakyat kembali terpojok. Rakyat menghadapi hidup yang semakin sulit menjadikan mereka tidak memiliki pilihan untuk merebut kesempatan dan sumber daya ekonomi yang kian sempit, bahkan harga gas dan tarif listrik juga naik, sehingga ekonomi rakyat tercekik.

Padahal Jokowi diharapkan membuat orientasi kebijakan perekonomian yang pro rakyat dan pro-job sesuai dengan semangat Nawa Cita dan Trisakti Soekarno. Kebijakan yang pro rakyat adalah yang memperbaiki ketimpangan pendapatan antara masyarakat, bukan malah semakin memperkaya yang sudah kaya dan mempermiskin yang sudah dan hampir miskin. Sedangkan kebijakan yang sesuai semangat Trisakti adalah yang menguntungkan bangsa Indonesia, bukan menguntungkan para spekulan di pasar keuangan dunia.

Namun beberapa hari lalu, belasan ekonom menghadap Presiden Jokowi di Istana Negara untuk diminta masukan tentang persoalan ekonomi. Sebagian dari mereka dikenal luas sebagai para pemuja pasar spekulatif, makanya tidak aneh kemudian mencuat nama Sri Mulyani untuk disodorkan kepada Jokowi sebagai calon menteri perekonomian ke depan. Kemudian kemarin sejawat neolib Sri Mulyani yakni Darmin Nasution juga dipanggil ke istana Jokowi. Sehingga mencuatlah spekulasi bahwa para teknokrat neoliberal bakal menjadi tim ekuin Kabinet Kerja yang sejak awal sudah kecanduan pasar neoliberal. Kalau itu terjadi, Nawa Cita dan Trisakti Soekano bakal marginal dan terpental.

Media melaporkan bahwa Sri Mulyani sendiri selain dikenal sebagai garda terdepan pemikiran neoliberal di Indonesia, juga bermasalah integritasnya karena diduga kuat terlibat dalam berbagai skandal seperti skandal century dan skandal pajak Grup Ramayana pimpinan Paulus Tumewu. (studi pengajar UBK Gede Sandra, 2015 serta aktivis Ir Abdulrachim dan Ir Syafril Sofyan, 2014)

Pada era Sri Mulyani bercokol di Kabinet SBY tahun 2005 hingga 2010 selaku menteri keuangan dan kemudian pelaksana tugas menko perekonomian, ketimpangan pendapatan pada penduduk Indonesia juga terus memburuk yang ditandai dengan meningkatnya indeks gini dari 0,32 (2004) ke 0,37 (2010). Sri memperkaya lapisan teratas dalam piramida ekonomi nasional dan mempermiskin rakyat kecil yang sudah lemah. Itulah dampak ekonomi neoliberal yang berpusat di AS era Ronald Reagan (Reaganomics) dan di Inggris era PM Margaret Thatcher (Thatcherism)

Gede Sandra, pengamat ekonomi Universitas Bung Karno mencatat, liberalisasi yang berlebihan di sektor keuangan pada era 1980-an, berbarengan bangkitnya rezim neoliberalisme di AS, telah menyebabkan ketimpangan pendapatan di kalangan penduduknya sendiri. Menurut data yang dipublikasikan oleh ekonom asal Perancis, Thomas Piketty, porsi pendapatan untuk desil teratas penduduk AS meningkat drastis dari 35% (0,35) di akhir tahun 1970an menjadi 50% (0,5) di tahun 2010. Bukan kebetulan pula pada penghujung rezim pasar spekulatif ini terjadi pula krisis keuangan di AS tahun 2008 yang dampaknya menyebar ke seluruh dunia dan masih terasa hingga kini di Indonesia.

Jika Jokowi tunduk pada IMF/Bank Dunia karena menarik Sri Mulyani, Darmin Nasution atau Chatib Basri atau Muhamad Iksan, kesemuanya kubu neoliberal FE-UI, maka Jokowi dikenang sebagai Presiden Indonesia ke sekian yang takluk pada lobby-lobby kelompok neoliberal. Dan nasib Nawa Cita maupun Trisakti, apalagi revolusi mental, bakal tinggal retorika kosong, dan terpental di siang bolong.

Jika itu yang terjadi, habis sudah harapan rakyat untuk merasakan terwujudnya ekonomi konstitusi sesuai pasal 33 UUD 45 dan cita-cita proklamasi 1945. Dan tinggalah nestapa bangsa dan salam gigit jari. (Juft/Inilah)

Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...