20 July 2019

Dengan Berani, BW Telanjangi Problem kubu Jokowi

DENGAN BERANI, BW MENELANJANGI JOKOWI

Kalau ingin mengetahui tanda-tanda kekalahan Jokowi, lihatlah dampak psikologis pembacaan tuntutan tim kuasa hukum 02 pada sidang perdana di MK.

Jokowi-Amin beserta para pendukungnya yang mengikuti dengan cermat pembacaan tuntutan dari tim kuasa hukum 02, terlebih yang dibacakan BW, bagaikan sambaran petir dan halilintar menggelegar mengakibatkan badan gemetar ketakutan.

Reaksi psikologis jatuh mental yang dialami kubu Jokowi, dapat dilihat dari ekspresi para anggota tim kuasa hukum 01 dan ketegangan wajah Ketua KPU.

Ketahuilah bahwa setiap kata pengungkap fakta yang dibacakan BW punya daya magis yang melumpuhkan sendi-sendi arogansi yang dilakukan Jokowi selama ini.

Masih ingat kan, ketika pada suatu saat sebelum pemilu, Jokowi reaktif menanggapi tudingan akan berbuat curang. Dia marah dan berbicara dengan nada tinggi, "Curang-cureng....curang-cureng. Kalau memang curang....buktikan! Jangan cuma nuduh curang!"
Itulah bentuk arogansi Jokowi. Peringatan kubu 02 yang sudah melihat gelagat sangat jelas akan terjadi kecurangan, bukan diterima sebagai masukan untuk koreksi diri. Tapi justru membuatnya tersinggung dan membiarkan kecurangan diteruskan. Seolah sudah muncul semboyan, "Bercuranglah securang-curangnya untuk merebut kekuasaan."

Apa yang dilakukan Jokowi dalam peribahasa Jawa, "Gajah ngidak rapah". Artinya, penguasa yang apes akibat kebijakan yang dibuatnya sendiri.
Senjata tuan makan......eh, maksudnya, senjata makan tuan.

Apa boleh buat, Pak Jokowi. Nasi telah jadi bubur. Allah tidak tidur. Skenario kecurangan telah hancur. Keinginan untuk berkuasa lagi pasti terkubur.

Apa boleh buat. Buat apa boleh. Boleh buat apa. Jokowi kini, telanjang bulat, ditelanjangi tim kuasa hukum Prabowo Sandi.
Apa pun putusan MK akan menjadi buah simalakama.

SOAL KPU/KPUD DAN ISU CURANG

Bukan masalah transport tapi inilah masalahnya:


Per 14 Juni 2019

SITUNG KPU

Rekap Pilpres      = 97.5%
Rekap DPR           = 69.6%
Rekap DPD           = NA
Rekap DPRDP      = 60.0%
Rekap DPRDK/K = NA

Oknum2 KPUD para pelaku pencurangan pemilu tidak mampu mensinkronkan rekap hasil manipulasi di tingkat Kabupaten - Kota

Mengapa oknum KPU Prop- Kab - Kota TIDAK MAMPU mensikronkan Rekap Pilpres, DPR/D & DPD Hasil Manipulasi ?

Karena total suara siluman/ilegal yg ditambahkan untuk 01 Tidak sama dg total suara siluman/ilegal yg ditambahkan utk PDIP/Caleg - Nasdem - PSI dan utk caleg DPD tertentu.

Mengapa total suara harus sama?

Karena 17 April 2019 adalah PEMILU SERENTAK (Presiden, DPD, DPR, DPRD)

Jumlah pengguna suara (pemilih) masing2 pemilu di TPS harus SAMA

Pemilu Serentak mempersulit para oknum KPUD Kab-Kota mensinkronkan hasil manipulasi Rekapitulasi Pemilu.

Mengapa bisa terjadi perbedaan ini?

Rekap Pilpres      = 97.5%
Rekap DPR           = 69.6%
Rekap DPD           = NA
Rekap DPRDP      = 60.0%
Rekap DPRDK/K = NA

Karena oknum2 KPUD para pelaku pencurangan pemilu memprioritaskan manipulasi hasil rekap pilpres terlebih dahulu

Contoh:

Hasil Suara sebenarnya

01 = 1000
02 = 2000

Dimanipulasi KPUD Kab jadi:

01= 3000
02 = 2000

= ada 2000 suara siluman

2000 suara siluman harus didistribusikan HABIS ke PDIP-Nasdem utk Pileg DPR/D

Bisa? Tidak !

Karena sistem Dapil, pasti ada suara tersisa

Rata2 dari total suara siluman yg ditambahkan ke paslon 01, hanya sekitar 75-80% dari total suara siluman yg bisa distribusikan KPUD utk caleg/partai di Pileg DPR/D

Bgmn dgn DPD?  Sebagian besar dijadikan suara tidak sah.

KPUD bingung dlm pendistribusian seluruh suara siluman

Dari keterangan seorang ketua KPUD Kabupaten, distribusi suara siluman utk pemilu DPR/DPRD dan DPD menjadi masalah besar yg menimbulkan ketegangan, stress dan kekhawatiran besar para kominsioner KPUD Kabupaten/Kota sekarang ini

Pasti terbongkar karena TSM

Satu2nya harapan para oknum KPUD kabupaten/kota pelaku pencurangan pemilu adalah jaminan yg pernah dijanjikan oleh oknum Partai dan aparat hukum

Bhw mereka tidak akan diproses hukum meski ketahuan telah mencurangi pemilu

Oleh karena itu sekarang mereka takut menyerahkan data manipulatif untuk digunakan sebagai bukti di persidangan MK

Berapa total jumlah suara siluman utk paslon 01?

Tidak kurang dari 100% suara tidak sah DPD secara nasional

Sudah saatnya LPSK RI memberi pernyataan jaminan perlindungan hukum utk para komisioner KPUD seluruh Indonesia yg bersedia menjadi whistle blower kejahatan pemilu.

(Dari netizen, Subandi, pemerhati sosial)

Tags: 
Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...