9 December 2019

Dahlan Iskan dan Masalah Dana Pengadaan Mobil Listrik. Ini Kata Jaksa Agung

KONFRONTASI-Jaksa Agung HM Prasetyo mengatakan, keinginan mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara, Dahlan Iskan, untuk mengembalikan dana terkait pengadaan 16 mobil listrik oleh Kementerian BUMN tidak dapat menghapus perkara pidananya. Kejagung menduga, ada kerugian negara dalam proyek pengadaan 16 mobil listrik ini.

"Ini kasus pidana. Pengembalian itu hanya jadi pertimbangan saja," ujar Prasetyo di kantornya, Jumat (19/6/2015).

Ia mengapresiasi jika Dahlan betul-betul berkomitmen mengembalikan dana pengadaan mobil listrik tersebut. "Suatu sikap yang positif dari Pak Dahlan dan mudah-mudahan tidak berubah lagi," ujar dia.

Seperti diberitakan, Dahlan menyatakan siap untuk mengganti seluruh biaya yang dikeluarkan untuk pengadaan 16 mobil listrik yang berujung pada perkara pidana. Kuasa hukum Dahlan, Yusril Ihza Mahendra, menyatakan, iktikad penggantian itu adalah kebiasaan kliennya.

Yusril mengatakan bahwa selain dalam kasus ini, kliennya pernah melakukan hal yang sama ketika menjabat sebagai Ketua Persatuan Sepak Bola Surabaya. Dahlan pasang badan mengganti kerusakan kereta api yang diakibatkan massa Bonek, dan membiayai uang makan semua Bonek yang akan menonton pertandingan sepak bola di Jakarta.

Kasus mobil listrik ini diawali dengan perintah Kementerian BUMN kepada tiga BUMN pada April 2013 untuk menjadi sponsor pengadaan 16 mobil listrik guna mendukung kegiatan operasional Konferensi Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) di Bali, Oktober 2013.

Tiga BUMN, yakni PT BRI (persero) Tbk, PT PGN, dan PT Pertamina (persero) mengucurkan sekitar Rp 32 miliar untuk pengadaan mobil listrik itu kepada PT Sarimas Ahmadi Pratama. Ternyata, mobil listrik yang dipesan tidak dapat digunakan sebagaimana perjanjiannya.

Kejaksaan membidik adanya kerugian negara atas proyek itu dan telah menetapkan dua orang tersangka, yaitu Agus Suherman dan Dasep Ahmadi. Sementara itu, Dahlan berstatus sebagai saksi.

Kepala Subdirektorat Penyidikan Pidana Khusus Kejaksaan Agung Sarjono Turin mengungkapkan, dana yang digunakan mantan Menteri BUMN, Dahlan Iskan, dalam proyek pengadaan 16 mobil listrik senilai Rp 32 miliar merupakan uang negara, sekalipun proyek tersebut disponsori oleh tiga perusahaan BUMN.

"Ya iya (keuangan negara). Dasar hukum formalnya di situ. BUMN itu kan milik negara sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 2004 (tentang Perbendaharaan Negara) dan Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, itu sudah jelas," kata Sarjono di Kejaksaan Agung, Rabu (17/6/2015).

Pada hari ini, Dahlan menjalani pemeriksaan pertamanya sebagai saksi dalam kasus tersebut. Menurut Sarjono, selama menjalani pemeriksaan delapan jam, banyak pertanyaan yang diajukan penyidik yang tak bisa ia jawab dengan dalih lupa.

"Yang bersangkutan kooperatif sekali. Namun, yang bersangkutan sebagian banyak lupa," ujar Sarjono.

Setidaknya, ada 32 pertanyaan yang diajukan penyidik kepada Dahlan. Adapun pertanyaan yang diajukan di antaranya terkait siapa yang merencanakan proyek tersebut, spesifikasi mobil listrik, kegiatan administrasi, serta anggaran yang digunakan dalam pembuatan mobil itu.

Status Dahlan saat ini masih sebagai saksi dalam kasus tersebut. Penyidik pun masih mendalami apakah Dahlan terlibat langsung dalam kasus itu atau tidak. Dalam waktu dekat, penyidik akan kembali mengagendakan pemeriksaan terhadap Dahlan.

"Nantinya dari fakta-fakta penyidikan inilah yang akan menentukan ke depan," katarnya.

Dalam kasus ini, Kejagung telah memeriksa 18 saksi dan menetapkan dua tersangka. Kedua tersangka itu adalah mantan petinggi Kementerian BUMN sekaligus Direktur Utama Perusahaan Umum Perikanan Indonesia, AS, dan Direktur PT Sarimas Ahmadi Pratama, DA. (KCM)

Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...