19 November 2019

Catat! Ini 5 Program Prioritas Jokowi Usai Dilantik

Konfrontasi - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan pidato pertamanya setelah resmi dilantik untuk masa jabatan 2019-2024 di paripurna MPR, Jakarta, Minggu (20/10/2019). Dalam pidatonya Jokowi menyatakan ada lima program kerja utama akan dijalankan.

Pertama, pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Upaya tersebut, kata dia tidak bisa diraih dengan cara lama.

"Kita perlu tujuh endowment fund yang besar untuk manajemen SDM kita. Kerja sama dengan industri juga penting dioptimalkan dan penggunaan teknologi yang mempermudah jangkauan ke seluruh pelosok negeri," ujar Jokowi di paripurna MPR, Jakarta, Minggu (20/10/2019).

Kedua, melanjutkan pembangunan infrastruktur yang menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru dan mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat.

Ketiga, menyederhanakan segala bentuk kendala regulasi. Dia menuturkan, pemerintah akan mengajak DPR untuk menerbitkan dua undang-undang besar, yaitu UU Cipta Lapangan Kerja dan UU Pemberdayaan UMKM.

"Masing-masing UU tersebut akan menjadi Omnibus law, yaitu satu UU yang sekaligus merevisi beberapa UU, bahkan puluhan UU. Puluhan UU yang menghambat penciptaan lapangan kerja langsung direvisi sekaligus. Puluhan UU yang menghambat pengembangan UMKM juga akan langsung direvisi," ucapnya.

Kemudian, program keempat, Jokowi akan menyederhanakan birokrasi secara besar-besaran. Menurutnya, investasi untuk penciptaan lapangan kerja harus diprioritaskan.

"Prosedur yang panjang harus dipotong. Birokrasi yang panjang harus kita pangkas," katanya.

Menurutnya, eselonisasi harus disederhanakan menjadi dua level. Selebihnya diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian dan kompetensi.

"Eselon I, eselon II, eselon III, eselon IV, apa tidak kebanyakan? Saya minta untuk disederhanakan menjadi dua level saja. Saya juga minta kepada para menteri, para pejabat dan birokrat agar serius menjamin tercapainya tujuan program pembangunan. Bagi yang tidak serius, saya tidak akan memberi ampun. Saya pastikan, saya copot," katanya.

Program kelima, lanjut dia, yaitu transformasi ekonomi dari ketergantungan pada sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern.

"Yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," ucapnya. (inws/mg)

Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...