Cara Menolong 132 Juta orang Miskin dan Tidak Mampu di Indonesia di tengah wabah Corona

 

Dalam pertemuan virtual kemarin siang yg dikoordinir oleh KEMENKO EKONOMI, hasilnya adalah ANTI KLIMAKS bagi Organisasi/ Serikat  Pekerja yg sangat butuh dana utk menolong 16 juta anggotanya yg di PHK dan membuka lapangan kerja se-banyak2nya sehingga tdk ada lagi anggota yg menganggur.
Rakyat miskin dan tdk mampu, termasuk semua pekerja korban PHK dan pengusaha UMKM yg bangkrut butuh dana bansos utk bs bertahan hidup.
Pemerintah tdk bisa dibebani terus2an, karena  dana yg dimiliki sudah tersedot utk berbagai program darurat. Jadi rakyat jelata yg 132,6 juta diantaranya miskin dan tdk mampu harus  bertahan hidup   dg cara masing2.
Saya sudah coba membantu melalui NATIONAL  STANDARD FINANCE (NSF), tapi pemerintah tidak sanggup memenuhi syarat2nya. Jadi semua rakyat jelata yg miskin masih belum punya titik terang utk dapat dana yg mrk butuhkan.
Disisi lain saya ditawari sumber2 dana yg siap diverifikasi kepastian ada dananya, tp pihak pemerintah tdk tertarik utk memverifikasinya. Sahabat2 sy yg punya hubungan baik dg BIN dan BAIS sudah tahu tawaran2 dari saya ini, tapi mereka belum tergerak utk memberi tahu pejabat2 yg berwenang dikedua lembaga intelijen tsb. Lebih tepatnya mereka masih  belum yakin.
Saat ini saya juga punya berbagai  temuan utk  OBAT ANTI COVID 19, itupun tidak ditanggapi  dg baik,   jadi semua saya simpan sampai saat semua orang membutuhkan obat2an tsb. Salah satu masalah utama yg harus diatasi adalah pandemik covid 19 itu sendiri. Jika sudah bisa diatasi dg nyata, maka tinggal membenahi masalah ekonomi, sosial  dan politiknya saja.
Saya tdk mampu merubah cara kerja birokrat kita, jadi biar Allah swt saja yg merubahnya. Jika pak Jokowi tdk mampu membuat mrk bekerja dg  cara EXTRA ORDINARY, apalagi saya yg tdk kenal dg mrk. 
Mungkin Covid 19 ini adalah cara Allah swt utk merubah pola pikir para birokrat dan rakyat yg aneh ini, teguran, sindiran, keluh kesah  sampai ANCAMAN2 pak Jokowi dianggap sbg angin lalu  saja.
Saat ini saya menunggu saja apapun yg Allah   putuskan. Urusan2 besar terkait bangsa dan negara adalah tanggung jawab Presiden dan semua elit  yg tdk mau zona nyamannya terganggu.
Melalui berbagai  peristiwa termasuk pandemik covid 19 ini  Allah mengingatkan kita semua bahwa diatas penguasa ada yg lebih berkuasa, diatas para elit yg paling hebat masih ada yg lebih hebat.
Insya  Allah dalam hal terkait multi krisis ini, hanya grup  Jatipadang yg paling lengkap komponen utk mengatasi semua masalah yg menimpa NKRI.

PERTEMUAN MENKO EKUIN DENGAN NATIONAL STANDARD FINANCE  BELUM BISA MEMBUAT PARA PEKERJA BERBAHAGIA?

Harapan yang tadinya begitu besar dan membuat para pengurus organisasi SERIKAT PEKERJA optimis bisa menolong 16 juta anggotanya yg di PHK berakhir dg kekecewaan dan kekesalan. Pertemuan yang dikoordinir KEMENKO EKONOMI dan dihadiri berbagai pihak yg punya kepentingan dalam hal pinjaman dana dari NSF berakhir dengan ANTI KLIMAKS. Salah satu hal yg membuat lemas semua pihak, terutama para pengurus SERIKAT PEKERJA  adalah PERSYARATAN YANG TIDAK BISA DI-TAWAR2 LAGI dari NSF. Salah satunya adalah KEHARUSAN adanya AGUNAN atau COLLATERAL dari bank dengan RATING A. 
Oragnisasi serikat pekerja jelas tidak punya agunan tersebut, sedangkan Pemerintah tidak bisa menyediakan agunan utk pinjaman yg dananya dipakai para pekerja, karena peraturannya tidak memungkinkan. 
Presiden Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia Sdr Daeng Wahidin menyesalkan kenapa saya tidak ikut dalam pertemuan virtual tadi siang. Karena saya diharapkan bisa menjelaskan pada para pihak bahwa agunan yg dibutuhkan sebenarnya bisa diperoleh dengan cara tertentu dan HARUS dikaitkan dg cara rekayasa keuangan atau FINANCE ENGINEERING.
Cara tsb dilakukan dg menggunakan bank2 BUMN  dan agunannya didapat dg  memakai agunan yg DISEDIAKAN PT Indokor Mitratama Sejahtera (IMS). Jadi pengadaan agunan dan rekayasa keuangan HARUS SATU PAKET dalam menyiasati pengadaan agunan yg disyaratkan NSF. 
Komponen satu paket tsb adalah:
ADA BANK PELAKSANA, ADA CARA REKAYASA KEUANGAN DAN ADA AGUNAN YG AKAN DISEWA ATAU DIBELI melalui PT IMS.
Dalam surat jawaban dari PT IMS tertulis bahwa PT IMS yg akan menyediakan collateral atau agunannya, dan akan melakukan rekayasa keuangan atau FINANCE ENGINEERING dan HARUS ADA BANK PELAKSANA yg ikut ARAHAN PT IMS agar bisa melakukan FINANCE ENGINEERING.
Hal ini dalam pertemuan virtual kemarin siang tidak dibicarakan oleh PT IMS, karena ini TIDAK ETIS jika dibicarakan didepan banyak pihak yg TIDAK BERKEPENTINGAN. Pembicaraan ini hanya bisa dilakukan diantara pihak tertentu yg berkepentingan saja. 
Penggunaan cara FINANCE ENGINEERING merupakan hal yg EXTRA ORDINARY sesuai dengan yg diinginkan pak Jokowi. Jadi pembicaraan terkait teknis detailnya HARUS DILAKUKAN SECARA TERTUTUP DAN TERBATAS. Sedangkan dalam pertemuan virtual yg sangat terbuka seperti tadi siang, TIDAK ETIS jika perwakilan PT IMS yg merupakan perwakilan dari SWISS KEY TRADING (SKT)  menjelaskan cara2 atau hal2 yg TIDAK TERKAIT dg urusan SKT/NSF.
Para pihak yg hadirpun tidak nyaman jika membahas hal2 teknis detail terkait FINANCE ENGINEERING, apalagi yg terkait ROLLING PROGRAM, tentu makin tidak relevan jika dibicarakan di forum terbuka.
Tadi Sdr Daeng Wahidin kecewa karena IMS dianggap tidak memenuhi apa yg dijanjikannya soal MAU MENYEDIAKAN COLLATERAL. Saya maklum karena yg jadi penghambat utama pinjaman ini adalah TIDAK ADANYA COLLATERAL. Tentu saja PT IMS TIDAK MAU MENYEDIAKAN COLLATERAL utk pihak yg mau pinjam dr NSF, karena tidak dikaitkan dg cara FINANCE ENGINEERING. Jika dikaitkan dg cara finance engineering sesuai dg kesepakatan awal, maka PT IMS YANG AKAN MENYEDIAKAN COLLATERALNYA. 
Diluar itu semua, sebenarnya ada 4 pihak yg SIAP MEMBANTU MENYEDIAKAN COLLATERAL TANPA CARA REKAYASA KEUANGAN. Jadi bisa LANGSUNG DIPAKAI sebagai agunan utk pinjaman ke NSF ATAU UTK SUMBER DANA MANA SAJA. 
Ke 4 pihak tersebut bersedia collateralnya diverifikasi dulu satu persatu. Jika sudah pasti valid dan sesuai persyaratan yg diminta NSF atau sumber dana lainnya, baru collateral tsb dipinjamkan ke pihak yg mau pinjam dana, baik ke pemerintah ataupun langsung ke serikat pekerja.
Pemilik collateral tsb meminta saya yg jadi konektor pada pihak yg butuh. Saya kemudian bersinergi dg grup Jatipadang pimpinan pak Suko Sudarso dalam memanfaatkan collateral tersebut dimana grup Jatipadang yg akan mengawasi dan ikut terjun dalam penggunaan dana hasil pinjaman yg dijamin collateral tsb. 
Jadi para pihak yg butuh collateral utk pinjam ke NSF atau kemana saja diharuskan berurusan dengan grup Jatipadang.
Redaksi koran ini siap menjembatani jika pemerintah dalam hal ini pak Jokowi butuh collateral dalam rangka mendapat pinjaman dari NSF atau sumber dana lain utk MEMBANTU PARA PEKERJA YG SUDAH DAN AKAN DI PHK.
Saya tidak menyesal tidak ikut dalam pertemuan virtual tadi siang, krn hasil yg TIDAK MEMUASKAN PARA SERIKAT PEKERJA tersebut justru membuat saya makin yakin bahwa negara dan rakyat memang benar2 susah dan tdk bisa apa2. Jadi ini adalah peluang utk  saya memanfaatkan collateral atau agunan yg dititipkan pada saya oleh para pemiliknya yg ingin membantu rakyat dan negara.
Terkait pertanyaan APAKAH NSF PUNYA DANA ? Sebàiknya pertanyaan tsb ditanyakan LANGSUNG ke NSF. Jika kita baca dalam profil perusahaannya, NSF menjelaskan bahwa mereka bisa meminjamkan dana sampai maksimum $500 milyar. Utk memastikannya bisa diuji saja terlebih dahulu.
Mudah2an tulisan ini dibaca para pihak yg butuh dana besar dan collateral, sehingga masalah mereka terkait collateral bisa teratasi.
Bagi pihak pemerintah, jika butuh dana atau collateral, silakan ajak pak Jokowi sowan ke Jatipadang grup utk bicarakan hal tsb langsung dg pak Suko Sudarso.
Tugas saya hanya menyampaikan dan mengingatkan, selebihnya terserah Allah swt saja.

Oleh Ir Imbang Djaja, alumnus Geologi ITB dan ARCO AS

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  

loading...