Buruh Ancam Gelar Aksi May Day Jika Pemerintah dan DPR Tetap Bahas Omnibus Law

Konfrontasi - Aliansi buruh yang tergabung dalam Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) mengancam menggelar aksi May Day pada 30 April 2020. Unjuk rasa di tengah pandemi Covid-19 itu akan dilakukan jika pemerintah dan Badan Legislatif (Baleg) DPR tetap membahas Omnibus Law.

MPBI merupakan aliansi tiga asosiasi buruh yang terdiri dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), dan Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI). MPBI telah mengirimkan surat pernyataan sikap langsung yang ditujukan kepada Ketua DPR, Puan Maharani.

"Aksi buruh 30 April akan kami hentikan bila DPR dan Menko Perekonomian menghentikan pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja selama pandemi corona, tetapi kalau tidak, maka buruh tetap aksi," kata Presiden KSPI, Said Iqbal, Minggu (19/4/2020).

Said mengatakan, rencananya aksi dipusatkan di Gedung DPR dan Kantor Menko Perekonomian. Tuntutannya terdiri dari tiga poin, yaitu Tolak Omnibus Law, Stop PHK, dan Liburkan buruh dengan tetap mendapatkan upah dan THR penuh.

Rencana aksi tersebut, kata Said, sudah disampaikan kepada Mabes Polri dan Pola Metro Jaya. Namun, petugas piket menolak menerima surat pemberitahuan aksi, sehingga dikirim lewat jasa pengiriman ke Kabagintelkam Mabes Polri dan Dirintelkam Polda Metro Jaya.

Said berharap, aksi itu bisa diizinkan Polri. Jika argumen penolakan karena dianggap berbahaya, kata dia, hal yang sama juga berlaku karena banyak buruh yang sampai saat ini masih bekerja.

"Kalau dipersoalkan aksi buruh di tengah pandemi corona akan membahayakan nyawa buruh, maka jawabannya sederhana, yaitu liburkan sekarang juga jutaan buruh yang masih bekerja di pabrik di tengah pandemi corona yang mengancam nyawa buruh," tuturnya. (inws/mg)

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  

loading...