BPK Bakal Audit Pengadaan dan Distribusi Vaksin Covid-19

KONFRONTASI-Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan bakal segera mengaudit kegiatan pengadaan dan distribusi vaksin covid-19. Hal ini untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan secara transparan dan akuntabel.

"Sesuai dengan mandat, kami akan melaksanakan pemeriksaan untuk memastikan bahwa kegiatan pengadaan dan distribusi vaksin Covid-19 telah dilaksanakan secara transparan dan akuntabel sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan," ungkap Ketua BPK Agung Firman Sampurna dalam keterangan resmi, dikutip Sabtu (9/1).

Agung menyatakan telah menerima kunjungan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin pada Jumat (8/1) lalu. Pertemuan dilakukan atas permohonan audiensi dari Kementerian BUMN.

Ia menyatakan pertemuan itu dilakukan untuk membahas pelaksanaan pengadaan dan distribusi vaksin yang dilaksanakan dalam kondisi kedaruratan (emergency) gelombang kedua pandemi covid-19 yang terjadi di Indonesia.

Selain itu, mereka juga membahas terkait permasalahan yang terindikasi sebagai risiko dalam kegiatan pengadaan dan distribusi vaksin.

"Permasalahan tersebut meliputi risiko finansial dalam pengadaan dan distribusi vaksin serta isu-isu yang berkembang di masyarakat terkait keamanan, efikasi, dan efek samping, serta pelaksanaan distribusi vaksin kepada masyarakat melalui kerja sama dengan pemerintah daerah dan rumah sakit," jelas Agung.

Sebelumnya, Menteri Keuangan memperkirakan negara butuh anggaran Rp73 triliun untuk vaksinasi covid-19. Dana itu sudah memperhitungkan pemberian vaksin secara gratis kepada seluruh masyarakat Indonesia.

Ia memastikan dana itu akan tersedia tahun ini. Namun, Sri Mulyani tak menjelaskan lebih rinci apakah pemerintah akan melakukan realokasi dari sumber lain dalam APBN 2021 untuk memenuhi kebutuhan vaksinasi atau tidak.

Sementara, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memastikan pelaksanaan vaksinasi virus corona di daerah akan dimulai pada 14-15 Januari di daerah. Vaksinasi akan diprioritaskan untuk tenaga kesehatan.

Ia meminta kepala daerah untuk mempersiapkan orang-orang yang akan mendapatkan prioritas program vaksinasi, yang akan dibagi menjadi dua tahap.

Sejauh ini, Indonesia telah menerima vaksin Covid-19 dari perusahaan asal China, Sinovac.[mr/mdk]

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  

loading...