Bos BNN Kritik Politik Hukum Pemberantasan Narkoba

Konfrontasi - Terpidana mati kasus narkoba, Fredy Budiman hingga kini tak kunjung dieksekusi. Kondisi berbeda dilakukan oleh Negeri Jiran Malaysia dan Singapura. Atas kondisi tersebut, Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), Komjen Pol Budi Waseso mengkritisi politik hukum pemberantasan narkoba.

"Narkoba itu yang diserang generasi muda, generasi republik di masa mendatang. Malaysia dengan Singapura itu bebas dari penyalahgunaan narkoba, karena hukumannya berat. Di kita, dihukum mati, tidak mati-mati seperti Fredy Budiman," ujar pria yang akrab disapa Buwas itu kepada wartawan di Halim Perdanakusuma, Jumat (18/12/2015).

Mantan Kabareskrim Polri itu menambahkan, salah satu penyebab lemahnya eksekusi terhadap bandar narkoba ialah sisi konstruksi hukum. Buwas menuding adanya keterlibatan oknum yang berkepentingan terhadap peredaran barang haram dalam perumusan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

"Itu kontruksi hukum. UU 35 ada keterlibatan oknum pengguna, itu yang ke depan akan kita ubah," imbuhnya.

Buwas menegaskan, penyalahguna atau pecandu narkoba wajib ditahan. Ia menargetkan, kebijakannya bisa dilaksanakan mulai 2016 mendatang.

"2016 tidak boleh begitu, mengungkap jaringan berawal dari pengguna. Dan tidak ada yang berlindung penyalah guna. Saya sudah tegas menyampaikan, ke TNI juga, pilar negara republik ini garda terdepan TNI/Polri, kalau tersusupi narkoba, selesai ini negara," pungkasnya. (oke/mg)

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  

loading...