Blunder Pak Jokowi? PDIP Persoalkan Perppu 1/2020. Berat sekali, Melanggar Konstitusi dan Sangat Berpotensi Lindungi Korupsi-Kolusi

KONFRONTASI- Kalau PDIP waras, maka adanya Perppu 1/2020 oleh Presiden Jokowi jelas akan ditentang dan ditolak oleh partai banteng moncong putih itu. Mengapa? Karena Perppu itu.melanggar Konstitusi dan  sangat berpotensi/berpeluang melindungi korupsi-kolusi serta memangkas/mencabut kontrol DPR-RI terhadap pemerintah. Wah.

 Kalangan DPR-RI pun sudah menyuarakan penolakan atas Perppu 1/2020 itu karena melanggar Konstitusi dan berpeluang melindungi korupsi-kolusi serta memangkas/mencabut kontrol DPR. Inilah blunder Pak Jokowi dan isyarat era Jokowi yang mungkin  tinggal menghitung hari, kata pengamat kebijakan publik Ir Syafril Sofyan dan aktivis LSM Muhamad Muntasir Alwy, jebolan Fisipol UGM  

Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19 ditentang berbagai kalangan. 24 tokoh mengajukan gugatan uji materi Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19  ini ke Mahkamah Konstitusi. Para pemohon menilai Perpu ini  membuka ruang/peluang dan potensi  untuk disalahgunakan pemerintah untuk  melindungi korupsi-kolusi dan memperbesar rasio pinjaman negara, khususnya utang luar negeri. 

Dan orang tahu, Tak ada kawan atau lawan abadi. Yang abadi adalah kepentingan. Itulah politik.

Lalu, benarkah PDI Perjuangan mau meninggalkan Presiden Joko Widodo di tengah arena alias "tinggal glanggang colong playu" seperti sinyalemen seorang pengamat?

Digambarkan, PDIP sedang bersiap membuka pintu darurat atau emergency exit bilamana pesawat yang sedang dipiloti Presiden Joko Widodo mendarat darurat atau crash landing, sehingga PDIP dapat melompat dengan selamat.

Disebutkan, penyebab pesawat crash landing adalah pandemi Coronavirus Disease 2019 atau Covid-19.

Tanda-tanda ke arah PDIP mau melompat,katanya, ialah serangan kader-kader muda PDIP di DPR, yang merupakan second layer atau lapis kedua, terhadap pemerintah.

Misalnya Masinton Pasaribu (Masinton Pasaribu) yang mempersoalkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No 1 Tahun 2020.

Juga Adian Napitupulu yang terlibat polemik dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir soal mafia impor alat kesehatan (alkes), serta Arteria Dahlan yang mengisyaratkan ada "presiden di atas presiden", ada yang lebih berkuasa daripada penguasa.

Benarkah PDIP hendak "tinggal glanggang colong playu"? Sikap politik PDIP bergantung sikap ketua umumnya, Megawati Soekarnoputri, dan  publik tahu Megawati  ''sudah lemes'' dengan  blunder Perppu 1/2020, disorientasi dan lemahnya Jokowi mengatasi wabah Corona dan krisis ekonomi. Siapa mau?

(ff/berbagai sumber)

 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  

loading...