Blunder Pak Jokowi ? DPR-RI dan Civil Society Tolak Perppu No.1/2020: Melanggar Konstitusi dan Sangat Berpotensi Melindungi Korupsi-Kolusi

KONFRONTASI- Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19 ditentang berbagai kalangan. 24 tokoh mengajukan gugatan uji materi Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19  ini ke Mahkamah Konstitusi. Para pemohon menilai Perpu ini  membuka ruang/peluang dan potensi  untuk disalahgunakan pemerintah untuk  melindungi korupsi-kolusi dan memperbesar rasio pinjaman negara, khususnya utang luar negeri. 

Tokoh-tokoh yang menggugat di antaranya politikus senior Partai Amanat Nasional Amien Rais, Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia Din Syamsuddin, mantan Menteri Kehutanan Malam Sambat Kaban, guru besar ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Sri Edi Swasono, mantan penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi Abdullah Hehamahua, dan lainnya. Kalangan DPR-RI pun sudah menyuarakan penolakan atas Perppu 1/2020 itu karena melanggar Konstitusi dan berpeluang melindungi korupsi-kolusi serta memangkas/mencabut kontrol DPR. Inikah blunder Pak Jokowi dan isyarat era Jokowi habis?

Partai Demokrat juga menentang dikeluarkannya Perppu tersebut. Bahkan kata politisi Demokrat, DR Benny K Harman SH MH, Perpu itu dinilai melangar konstitusi. Akibatnya berat.

"Ada yang tanya mengapa politisi Demokrat menolak keras Perppu No.1/2020? Karena dengan Perpu ini Presiden telah  membekukan dan mencabut hak budget DPR. Hak budget itu, jantungnya kekuasaan DPR dan dijamin pula dalam konstitusi. Kalo jantungnya dicopot, matilah dia.Rakyat," kata Benny di akun Twitternya, Ahad (19/4/2020).

Ia melanjutkan, banyak yang mempertanyakan, bukankah Perpu itu hak konstitusional Presiden berdasarkan Psl 22 UUD’45?

"Itu benar, tapi untuk UU Non-APBN. Khusus untuk UU APBN, dilarang keras pakai Perpu sesuai isi Pasal 23 UUD 1945. Jadi, Perpu itu telah melanggar konstitusi. Akibatnya, berat!" ujarnya.

Sebelumnya, menurut 24 tokoh yang mengajukan uji materil Perppu tersebut,  dalam berkas permohonan setebal 34 halaman tersebut, ada tiga pasal yang dipersoalkan, yakni Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 1, 2, dan 3; Pasal 27, dan Pasal 28. Pemohon meminta ketiga pasal ini dibatalkan karena dianggap bertentangan dengan konstitusi dan tak memiliki kekuatan hukum mengikat.

"Pasal 2 Perppu itu dinilai bertentangan dengan Pasal 23 dan Pasal 23A Undang-undang Dasar 1945. Pasal dalam Perpu tersebut mengatur pemberian kewenangan bagi pemerintah untuk dapat menentukan batas defisit anggaran di atas 3 persen terhadap Undang-undang APBN sampai tahun 2022, tanpa mengatur batas maksimalnya," seperti disebut dalam gugatan yang dikutip Tempo.

Pengaturan itu menurut pemohon bertentangan dengan karakter priodik UU APBN yang diatur dalam Pasal 23 ayat (1) UUD 1945. Sebab, UU APBN 2021 dan 2022 pun belum ada produk hukumnya.

Pasal 2 Perpu juga dipersoalkan. Di mana membatasi daya ikat kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat untuk memberikan persetujuan terhadap APBN, khususnya terkait besaran persen defisit anggaran. Padahal UUD 1945 mengatur bahwa UU APBN harus mendapat persetujuan rakyat melalui wakilnya, yakni DPR.

Diaturnya batas minimal defisit tanpa menentukan batas maksimal sama saja dengan memberikan cek kosong bagi pemerintah untuk melakukan akrobat dalam penyusunan APBN setidaknya sampai tiga tahun ke depan," begitu tertulis dalam poin A angka 7 alasan permohonan pengujian.

Pasal 27 Perpu ini pun menurut pemohon bermasalah karena dinilai bertentangan dengan Pasal 23 dan Pasal 23A UUD 1945. Pada pokoknya, Pasal 27 itu mengatur imunitas para pelaksana Perpu.

Sementara Pasal 28 Perppu Nomor 1 Tahun 2020 dianggap bertentangan dengan Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 dan putusan MK tentang syarat adanya kegentingan yang memaksa untuk menerbitkan perpu. Menurut pemohon, situasi pandemi Covid-19 ini bukanlah kegentingan memaksa yang harus ditangani dengan Perpu terkait keuangan negara.

Pemohon juga menyebut persyaratan kegentingan memaksa tidak tercermin dari dimensi waktu. Kegentingan memaksa berarti harus diatasi secepat-cepatnya dengan cara luar biasa. Maka dari itu, Perpu yang hendak mengatur defisit anggaran tanpa batas selama tiga tahun itu dinilai tak relevan.

Menurut pemohon, batas waktu tiga tahun itu harus disikapi sebagai tindakan berbahaya menggunakan kesempatan di tengah musibah nasional pandemi Covid-19 untuk kepentingan sekelompok orang, khususnya dikaitkan dengan pasal kekebalan hukum.

"Dengan demikian, masyarakat patut curiga terhadap itikad pembuatan materi seperti ini," sebut pemohon dalam berkas gugatannya.

Presiden Joko Widodo  mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perppu dalam rangka mempercepat kebijakan pemerintah dalam mengatasi masalah wabah virus Corona COVID-19 yang terjadi saat ini.

Jokowi mengatakan,  persoalan wabah virus corona bukan saja lagi mengancam kesehatan masyarakat. Tetapi juga, berdampak pada persoalan ekonomi dan kehidupan masyarakat.

"Karena yang kita hadapi saat ini adalah situasi yang memaksa, maka saya baru saja menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti UU, Perppu, tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan," kata Presiden Jokowi, dalam keterangan persnya, akhir Maret lalu. ***

 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  

loading...