19 June 2018

Biar Nggak Dituding Berpolitik, Polri Tunda Proses Hukum Calon Kepala Daerah

KONFRONTASI - Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Setyo Wasisto menjelaskan Polri lain dengan institusi penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kejaksaan Agung dalam memproses hukum calon yang telah ditetapkan oleh KPU sebagai peserta pilkada. Korps Bhayangkara lebih memilih menunda proses hukum bagi setiap paslon hingga berakhirnya Pilkada.

Irjen Setyo Wasisto menegaskan hal tersebut merupakan saran dari Kapolri guna menghindari gejolak di tengah berlangsungnya pesta demokrasi.

"Artinya kita berharap Pilkada bisa berlangsung dulu, kalau memang dia nanti ada kasus silakan diproses. Itu penekanan Kapolri," kata Setyo di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (12/3).

Dikatakan Setyo, meskipun berbeda pendapat dengan institusi lainnya, konsep ini dimaksudkan untuk membuat situasi berjalan kondusif.

"Kami kan menyarankan. Karena kita lebih memilih situasi yang lebih kondusif lah lebih tenang," pungkasnya.

Sebelumnya, Kapolri menjelaskan alasan Polri menunda proses hukum bagi Calon Kepala Daerah (Cakada) sampai pelaksanaan Pilkada selesai lantaran biaya mencalonkan diri mahal.

"Demokrasi yang dengan Pilkada langsung ini salah satu dampaknya itu adanya kebutuhan-kebutuhan biaya tinggi untuk berdemokrasi untuk dipilih," kata Tito usai membuka Rakernis Bareskrim Polri di Mercure, Ancol, Jakarta Utara, Selasa (6/3).

Oleh karenanya, sambung Tito untuk mengurangi dampak negatif tersebut Polri telah bersepakat untuk menunda proses hukum kepada mereka yang telah ditetapkan sebagai Calon Kepala Daerah. Selain biaya tinggi, Tito juga menghormati pasangan calon terutama bagi parpol pendukung dan simpatisannya.

"Karena kalau seandainya diproses hukum, nanti Polri dianggap bermain politik dan lain-lain, kecuali OTT" ujarnya.[ian/rml]

Category: 
Loading...