15 December 2019

Baru Sidang Perdana, JPPR Yakin MK Tolak Seluruh Gugatan Prabowo-Hatta

KONFRONTASI - Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPPR) yakin Mahkamah Konstitusi (MK) menolak keseluruhan gugatan yang diajukan Prabowo-Hatta. Termasuk permohonannya digelarnya pemungutan suara ulang (PSU) di seluruh TPS di Indonesia. Indikasinya, data dan fakta yang diajukan ke MK sangat minim. "Dari hasil sidang MK kemarin terdapat indikasi yang cukup bahwa gugatan tersebut tidak terlalu kuat untuk mengarah kepada kesimpulan adanya pelanggaran yang sistematis, masif dan terstruktur," kata Deputi Koordinator JPRR Masykurudin Hafidz kepada SP, di Jakarta, Kamis (7/8).

Menurutnya, MK akan membandingkan jumlah suara yang telah ditetapkan KPU berdasar ketetapan Nomor : 535/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang penetapan hasil rekapitulasi suara dan hasil Pilpres 2014 yang dikeluarkan KPU, Selasa 22 Juli 2014 dengan dalil-dalil yang disampaikan Prabowo-Hatta di sidang MK, Rabu (6/8).

KPU telah menetapkan pasangan Jokowi-Jusuf Kalla (JK) sebagai pemenang pilpres dengan raihan suara 70.997.833 (53,15%) sedangkan pasangan Prabowo-Hatta meraih 62.576.444 (46,85%). Angka tersebut tidak sesuai dengan hasil hitungan versi pihak Prabowo yang meyakini telah terjadinya pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif.

Tim hukum Prabowo-Hatta juga mengklaim antara lain memiliki bukti adanya permasalahan pada 55.485 TPS yang mengakibatkan adanya 22.543.811 suara yang bermasalah. Pihaknya juga meyakini sebanyak 1.596.277 pemilih tetap di 12 Kabupaten Provinsi Papua tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena sistem noken.

Masykurudin menilai, kecil kemungkinan MK mengabulkan permohonan Prabowo yang lebih mengedepankan asumsi ketimbang data dan fakta. Khususnya mengenai digelarnya PSU. Banyaknya, koreksi dari hakim konstitusi ke pihak Prabowo-Hatta adalah indikasi kalau pihak pasangan calon nomor 1 itu tidak memiliki cukup bukti.

"MK akan menitikberatkan pada proyeksi jumlah hasil pemungutan suara di TPS yang digugat Prabowo-Hatta dengan perolehan suara yang diputuskan KPU untuk menunjukkan adanya pelanggaran Pemilu yang sistematis, massif dan terstruktur tersebut. Inilah yang membuat MK akan mempertimbangkan kecil peluang untuk PSU," katanya.[ian/sp/bs]

Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...