21 November 2019

Bang Uchok: Di Era Jokowi-JK Banyak Koruptor 'Pesta'

KONFRONTASI-Sepertinya Presiden Jokowi harus hati-hati memilih dan menaruh para pembantunya. Jangan terbujuk 'rayuan gombal' para parpol yang menawarkan kader terbaik yang dinilai pantas masuk dalam kabinet.

Tapi setelah duduk di kursi menteri, ada di antara mereka yang tersandung kasus tindak pidana korupsi hingga menyeretnya ke dalam penjara.

"Saat ini korupsi terjadi di semua lini dan level, baik di eksekutif, legislatif, maupun yudikatif," kata Direktur Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, Rabu (16/10/2019).

Karenanya, pemimpin harus bersikap tegas terhadap perilaku dan peluang korupsi di jajarannya. Salah satunya harus hati-hati saat memilih menteri atau para pejabat.

Ini terbukti ada saja menteri dan pejabat negara yang tersandung kasus korupsi. Di kabinet kerja jilid satu pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla, ada dua menteri yang berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Mereka adalah Idrus Marham yang kala itu menjabat Menteri Sosial (Mensos). Politisi Partai Golkar ini ditetapkan sebagai tersangka oleh lembaga antirasuah.Belakangan, Imam Nahrawi yang menjabat Menpora di kabinet Jokowi-JK juga ditetapkan sebagai tersangka korupsi dana hibah KONI.

Main Receh

Meski banyak kasus korupsi di kementerian, KPK tidak menggarap dengan maksimal. Lembaga anti rasuah itu masih main kelas 'receh' dengan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di berbagai daerah.

"Pada era Presiden Jokowi-JK, saya amati koruptor 'pesta'. Karena banyak kasus di Kementerian yang tidak digarap oleh KPK," ucapnya.

Semestinya, ia mengungkap KPK itu adil. Jangan hanya main kasus daerah. "Bagi rakyat, kasus korupsi di pusat jauh lebih bisa menyengsarakan rakyat ketimbang kasus korupsi di daerah yang sekarang ini lagi marak OTT," jelasnya.

Pengamat ekonomi, Salamuddin Daeng, meminta Presiden Jokowi harus seleksi betul-betul dalam memilih para pembantunya. Sebab tantangan yang dihadapi bangsa dan negara ke depan jauh lebih kompleks, terutama di sektor ekonomi.

"Apalagi masalah ini menyangkut hak preogratif. Jadi tak usah bimbang. Presiden bisa melihat rekam jejak calon menteri yang akan dipilihnya," tandasnya.

Masalah ke depan yang akan dihadapi selain semakin memanasnya perang dagang China-AS, juga melambatnya aktivitas perekonomian global, sejalan dengan resesi dunia. Belum lagi masalah ekonomi di dalam negeri.

"Semua itu perlu perhatian serius dari pemerintah baru, terutama dari menteri-menteri ekonomi," ucapnya.(mr/poskt)

Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...