Astaga, Kota "Ridwan Kamil" Jadi Kota dengan Persentase Suap Tertinggi

Konfrontasi - Survei Transparency International Indonesia (TII) menempatkan Bandung sebagai kota dengan persentase suap tertinggi. Wali Kota Bandung Ridwan Kamil mengakui masih ada kekurangan dalam manajemen perizinan, tapi meyakinkan sudah ada perbaikan signifikan dalam upaya memperbaiki indeks antikorupsi.

Dalam survei Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia 2017 yang dirilis Rabu 22 November 2017 lalu di Jakarta, TII menyebut persepsi suap di Kota Bandung mencapai 10,8 persen dari total biaya produksi. Makassar diketahui sebagai kota dengan persepsi suap terendah, yakni 1,8 persen dari total biaya produksi.

Ada 12 kota di Indonesia yang disurvei oleh TII. Bandung dipilih sebagai representasi Jawa Barat. Ke-12 kota tersebut adalah Bandung, Jakarta Utara, Pontianak, Pekanbaru, Balikpapan, Banjarmasin, Padang, Manado, Suarabaya, Semarang, Makassar, dan Medan. Survei yang dikerjakan sepanjang Juli hingga Agustus 2017 tersebut melibatkan 1.200 pelaku usaha sebagai responden.

Untuk IPK, Jakarta Utara ditetapkan sebagai kota paling bersih dengan IPK tertinggi, yakni 73,9, sementara Medan menjadi kota paling korup dengan IPK 37,4. Rata-rata IPK ke-12 kota adalah 60,8.

Wali Kota Bandung Ridwan Kamil mengakui masih adanya kekurangan Pemkot dalam mengelola perizinan. Namun menurut dia, seluruh kota di Indonesia juga memiliki kekurangan masing-masing. Ia justru mengajak warga melihat hasil survei dalam kacamata positif.

Ditemui di kantor Dinas Perpustakaan dan Pengarsipan Kota Bandung, Jumat 24 November 2017 siang, Ridwan menyodorkan sudut lain dari survei tahunan TII tersebut. IPK Kota Bandung menunjukkan peningkatan signifikan dalam dua tahun terakhir.

"Jangan ejek Kota Bandung. Lihat ranking IPK 2015, bandingkan dengan ranking 2017. Ada kemajuan pemberantasan korupsi, sementara ada kota yang turun," tuturnya.

Pada 2017, capaian IPK Kota Bandung adalah 57,9. Angka ini naik sekitar 20 poin dari capaian tahun 2015. Diyakini Ridwan, kecenderungan kenaikan IPK ini akan terus terjadi sehingga suatu saat nanti IPK Kota Bandung bakal bisa mengejar kota-kota lain dengan IPK tinggi.

Menurut Ridwan, kenaikan siginifikan IPK ini tidak lepas dari berbagai inovasi yang dilakukan Pemkot dalam dua tahun terakhir. Ia menyebut di antaranya adalah penerapan perizinan daring dan e-budgeting.

"Medan, Semarang, Surabaya, Banjarmasin (IPK) turun. Kalau dari perspektif itu, Bandung mengalami kemajuan dalam pemberantasan korupsi. Tapi masalahnya (kemajuan ini) belum selesai," katanya.

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  

loading...