APBD 2015 Ditolak Kemendagri, Ahok Salahkan DPRD. Dasar!

KONFRONTASI - Meskipun Menteri Dalam Negeri (Mendagri) menolak Peraturan Daerah (Perda) APBD DKI 2015 yang dikirimkan oleh Pemerintah Provinsi DKI pekan lalu, Ahok sapaan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama santai.

"Nggak apa-apa, dulu juga begitu," ujarnya di Balaikota, Jakarta Pusat, Senin (9/2).

Ahok, sapaan akrab Basuki itu mengatakan bahwa penolakan Mendagri terkait APBD DKI bisa terjadi karena ada oknum DPRD yang melapor ke Mendagri, bahwa APBD yang dikirim oleh eksekutif tidak sah.

"Ini persoalan oknum DPRD ngomong atau kirim surat ke Kemendagri, bahwa yang dikirim dari kita (eksekutif) nggak sah, tapi harus dari mereka (legislatif)," katanya.

Ahok sendiri mengaku enggan mengirim APBD versi DPRD, karena banyak item dalam Perda tersebut yang diubah dan tidak sesuai dengan laporan eksekutif sebelumnya.

Ahok berharap Mendagri mengikuti hasil laporan yang dikirim oleh eksekutif.

"Kita nggak mau versinya mereka, ditukar-tukar? Nggak fair kan. Makanya saya harap Mendagri ikutin yang kita kirim, bukan dari DPRD. Kan sudah ketok palu," katanya.

Sebagaimana diketahui, Mendagri mengatakan Perda APBD yang diserahkan Pemprov DKI pekan lalu tidak lengkap. Oleh karena itu, Perda APBD DKI hanya sampai di tangan Direktorat Jenderal Keuangan Daerah Kemendagri. Namun Kemendagri tidak akan mencatat bila APBD DKI 2015 telah masuk karena buruknya laporan yang disusun oleh Pemprov DKI.

"Direktur anggarannya bilang belum bisa dievaluasi jadi kami belum mencatat itu sudah diterima di Kemendagri," ujar Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri, Dody Ryadmadja saat berbingang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (7/2).

Dody pun lantas mengimbau agar Pemprov DKI segera melengkapi APBD, bila akan diserahkan kepada Kemendagri. Berkas tersebut harus dilengkapi dengan program mana saja yang akan dialiri anggaran tahun ini.[ian/rm]

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA