20 July 2019

Analis Sosial: Kalau Gak Mau Dicurigai, KPU Harus Transparan Soal C1

KONFRONTASI -   Kisruh perhitungan cepat surat suara dalam Pilpres 2019 sampai hari ini masih menjadi sorotan masyarakat. Bahkan, dua kubu saling mengklaim menjadi juara dalam kontestasi pemilihan kepala daerah.

Menanggapi hal ini, analis Sosial Universitas Bung Karni (UBK) Muda Saleh menyatakan bahwa apa yang terjadi atas kondisi tersebut membuat resah masyarakat. “Jelas.. ini bikin masyarakat kita resah, karena apa?, penyelenggara pemilu tak bisa bekerja dengan baik,” ujarnya, dalam keterangan tertulis, hari ini.

Muda menilai, apa yang terjadi dalam perhitungan di Komisi Pemilihan Umum (KPU) seharusnya dapat diminimalis dengan kinerja yang maksimal. “Saya bingung, kok bisa-bisanya suara salah satu paslon menyusut, meski memang akhirnya KPU mengakui itu. Namun, yang harus dipahami, KPU juga harus bertanggung jawab atas peristiwa ini, karena membuat masyarakat resah, dan berpotensi terjadi kekacauan,” tegasnya.

Diketahui, proses penghitungan data melalui form C1 yang dilakukan KPU menjadi sorotan. Sebab, diketahui, ada data yang tidak akurat antara form C1 yang diunggah dengan input penghitungan suara yang dilakukan di website KPU.

Kasus ini terjadi di TPS 093, Kelurahan Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. Dimana dalam scan C1 yang diunggah, suara Jokowi-Ma'ruf 47, sementara Prabowo-Sandiaga 162 suara.

Namun, dalam data yang diinput KPU, suara Jokowi-Ma'ruf naik menjadi 180, untuk Prabowo-Sandiaga menyusut jadi 56 suara. Hal inipun ramai diperbincangkan di sosial media.

“Masive betul yang dilakukan mereka (KPU) ini, jelas dapat merugikan salah satu paslon, tapi inikan juga harus dipertanyakan, apakah ada unsur ketidak sengajaan atau memang disengaja, sehingga kalau tidak ketahuan diteruskan, lalu kalau ketahuan seolah mencari alasan yang tepat,” tambah Muda.

Sebelumnya memang, komisioner KPU, Evi Novida Ginting Manik mengakui, ada kesalahan proses input data. Dimana, data yang diinput dan diunggah dari C1 salah alamat. "Ada kesalahan kirim alamat kelurahan. Sama-sama nomor TPS 93, tapi beda kelurahan," ujar Evi, kemarin.

Ia menambahkan, bahwa data yang diinput ternyata berasal dari Kelurahan Cipinang Cempedak. Sementara unggahan form C1 berasal dari Bidara Cina. "Yang terinput di TPS 93 Bidara Cina adalah TPS 93 Kelurahan Cipinang Cempedak, Jatinegara. Akan dikoreksi," jelasnya.

Sementara itu, Muda menilai bahwa jika memang terjadi kesalahan atas kelalaian kerja oleh manusia (human error), ia meminta agar masyarakat coba melakukan chek tabulasi suara di KPU dengan scan C1, ini sangat penting sekali agar mengetahui sejauh mana hasil perhitungan suaranya.

“Kemudian kalau bisa scan C1 harus diupload semua, jadi kalau ada yang coba-coba palsukan C1 dan ketahuan.. namanya juga pemalsuan, kriminal namanya. Bahkan kalau bisa transparansi KPU juga mengenai C1 ini terbuka, dari sabang sampai merauke dan disaksikan dua belah pihak serta tokoh masyarakat agar KPU betul-betul bekerja terbuka. Ini sudah merusak psikologis masyakrat Indonesia, KPU bertanggung-jawab atas buruknya Pemilu 2019 ini, akara rumput dua pasangan saling adu kuat argumen, kalau tidak diselesaikan dengan cepat, ini sangat membahayakan. Saya sarankan agar dilakukan reformasi KPU ke depannya!,” tutup Muda.(Jft/Redaksi)

Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...