23 January 2020

Pemerintah Berkewajiban Jalankan Syariat Islam

OLEH: DR. MASRI SITANGGANG
 
Dekrit Presiden “kembali ke UUD 1945” telah berusia 60 tahun. Tapi,  masih saja ada yang memusuhi Syariat Islam. Gagalkah pemerintah ? 
 
Dalam  PERUBAHAN KEEMPAT UNDANG-UNDANG DASAR NEGERA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia menetapkan pada huruf (a)  sebagai berikut : “ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama, kedua, ketiga dan perubahan keempat ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus dan diberlakukan kembali dengan Dekrit Presiden  pada tanggal 5 Juli 1959 serta dikukuhkan secara aklamasi pada tanggal 22 Juli 1959 oleh Majelis Perwakilan Rakyat.” 
 
Ketetapan MPR RI ini merupakan penegasan  dari fakta historis dan hukum berkaitan dengan UUD 1945.  Hal ini memang diperlukan mengingat masih ada saja pihak yang secara sengaja menafsirkan Pancasila –sebagai landasan falsafah negara, di luar UUD tahun 1945 dan mengabaikan isi Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Penafsiran yang demikian tentu bukan saja tidak tepat, tetapi juga  berpotensi membahayakan kehidupan berbangsa dan bernegara.
 
Rumusan landasan falsafah negara Pancasila yang kita sepakati  dalam membentuk negara Republik Indonesia ini adalah  aline ke 4 Pembukaan UUD 1945. Kesepakatan itu kita peroleh setelah menjalani debat tajam, panjang dan melelahkan di sepanjang masa-masa persiapan kemerdekaan. Debat antara yang menginginkan negara ini berlandaskan Islam dan yang menginginkan negara ini berlandaskan sekuler. 
 
Sembilan orang tokoh bangsa (Sukarno, Muh. Hatta, Achmad Subardja, M. Yamin, Ki Bagus Abikusno, Agus Salim,  Kahar Muzakkir, Wahid Hasyim dan Maramis) dari berbagai aliran politik berhasil merumuskan satu naskah yang di dalamnya terdapat landasan falsafah negara. Naskah ini ditandatangani tanggal 22 Juni 1945 dan oleh  M. Yamin disebut "Piagam Jakarta".  Dengan Piagam Jakarta kompromi tercapai : Indonesia tidak berdasarkan Islam, tapi juga tidak berdasarkan sekularisme yang memisahkan agama dengan negara. Agama mendapat tempat terhormat dalam Republik Indonesia. 
 
Selanjutnya, naskah Piagam Jakarta disepakati menjadi Pembukaan UUD dan disahkan tanggal 18 Agustus 45. Sebelum disahkan, Sukarno dan Hatta minta tokoh-tokoh Islam agar setuju kata ”Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya”  dihapus, diganti dg "Ketuhanan Yang Maha Esa". Meski berat,  Kasman Singodimedjo dan Ki Bagus akhirnya menerima ajakan Sukarno dan Hatta demi terwujudnya Indonesia Merdeka.
 
Jadi, kompromi terakhir mengenai landasan falsafah negara, Pancasila,  terjadi pada 18 Agustus 45. Rumusannya seperti  termaktub dalam Pembukaan UUD 45, yakni rumusan Piagam Jakarta minus tujuh kata ( dengan kewajiban menjalankan Syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya ). Dengan demikian, penegasan MPR RI dalam PERUBAHAN KEEMPAT UNDANG-UNDANG DASAR NEGERA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 huruf (a) itu adalah penegasan bahwa Pancasila sebagai landasan falsafah Negara Rupblik Indonesia   adalah Pancasila rumusan 18 Agiustus 1945,  Pancasila sebagai tercantum di alenia ke 4 Pembukaan UUD 1945. Tidak ada yang lain. 
 
Upaya menggunakan naskah atau rumusan Pancasila selain yang disahkan pada 18 Agustus 1945, adalah merupakan upaya menghapus Pancasila yang asli dan menggantinya dengan Pancasila Palsu. Ini sangat membahayakan kehidupan berbangsa dan bernegara yang perlu diwaspadai.
Hal kedua yang perlu dicatat dari ketetapan MPR RI huruf (a) itu adalah soal Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959.  Sebagaimana dimaklumi, Indonesia pernah memberlakukan UUD Sementara, yakni masa-masa  Indonesia berupa Republik Indonesia Serikat dan beralih ke Negara Kesatuan Republik Indonesi (NKRI) berkat adanya Mosi Integral Mohammad Natsir (Masyumi). Pemilu tahun 1955 –dikuti oleh partai politik, perhimpunan dan perorangan-- menghasilkan Majelis Konstutante  yang tugasnya menyusun UUD yang baru. Semua kelompok masyarakat yang wakilnya ada di Majelis Konstituante, dipersilahkan mengajukan konsep rumusan UUD. Fair !
 
Melalui debat sengit, Panitia Khusus Dasar Negara Majelis Konstituante berhasil merumuskan rancangan kompromi dasar negara. Di dalam rancangan itu di sebutkan antara lain: “...bahwa agama yang dianut oleh jumlah rakyat secara mayortas mutlak (yakni : Islam) menjadi agama resmi negara....”  Juga disebutkan bahwa pemahaman “Ketuhanan” merujuk pada doktrin agama Islam, Kristen, Katolik dan agama lain yang ada di tanah air.
 
Sampai akhir tahun 1958, Majelis Konstitante telah menyelesaikan 90 persen tugas menyusun UUD. Majelis masih punya waktu 10 bulan lagi, dan Masyumi yakin kalau majelis dapat menyelesaikan tugasnya. Tetapi Perdana Menteri Djuanda dan Presiden Sukarno menghendaki sesuatu yang lain.  Pada 5 Juli 1959, Presiden RI mengeluarkan Dekrit “kembali ke UUD 1945. 
 
Kita tidak ingin berdebat seputar kontraversi lahirnya Dekrit 5 Juli 1959 itu. Poin kita adalah, bahwa dekrit itu adalah fakta sejarah dan secara hukum telah diterima : kita telah kembali ke UUD 1945 dengan dasar Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan pengukuhannya secara aklamasi oleh Majelis Permusyawartan Rakyat tanggal 22 Juli 1959.  Yang mesti kita simak secara seksema adalah  “klausul” yang menjadi dasar pertimbangan lahirnya dekrit itu,  yakni :
 
 “… bahwa Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni 1945 menjiwai Undang-Undang Dasar 1945 dan adalah merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan konstitusi tersebut.”
 
Apa maksud kalimat itu ? Ketika Perdana Mentri Djuanda ditanya,  beliau menjawab bahwa jiwa “Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam sila pertama Pancasila adalah jiwa Piagam Jakarta. Dengan demikian “Ketuhanan Yang Maha Esa” dimaknai sebagai “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan Syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya”.
 
Jadi, penggalan kalimat dalam Dekrit Presiden  5 Juli 1959 itu mempertegas beberapa hal, yang  antara lain : 
 
1. Dengan UUD 1945 Syariat Islam sah berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan Piagam Jakarta. Oleh karena itu, upaya  menghalangi dijalankannya syariat Islam di Indonesia adalah merupakan upaya yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945,  upaya merongrong dan merupakan aksi anti Pancasila dan UUD 1945. Keberadaan kelompok orang yang demikian sungguh-sungguh membahayakan bagi Pancasila dan eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 
2. Kewajiban menjalankan Pancasila –tentu didalamnya termasuk kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, adalah kewajiban pemerintah. Bukan kewajiban orang per orang warga negara Indonesia. Warga negra Indonesia justeru sebaliknya, orang yang berhak menikmati anugrah pembangunan yang dilaksanakan pemerintah berdasarkan Pancasila itu. Sebab Pancasila  --sebagaimana termaktub dalam alenia ke 4 Pembukaan UUD 1945,  sesungguhnya adalah kehendak rakyat yang diamanatkan kepada Pemerintah  Negara Idonesia untuk dilaksanakan demi mencapai cita-cita Indonesia merdeka, yang antara lain, “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum...dst”. Dengan begitu, belum berjalannya Pancasila secara utuh dalam pembangunan  Indonesia adalah merupakan kekurangmampuan atau bahkan merupakan kelalaian pemerintah dalam menjalankan kewajibannya.  
 
 
3. Tafsir “Ketuhanan” dalam Pancasila tidak boleh lari dari keyakinan agama. Dengan Dekrit Presiden itu berarti tafsiran Pancasila yang diajukan tokoh-tokoh PKI –seperti Aidit, Nyoto,Sakirman-- di Majelis Konstituante ditolak.  Tokoh-tokoh PKI menafsirkan “Ketuhanan” di dalam Pancasila sebagai “kebebasan beragama”. Tafsir ini sesuai dengan dasar-dasar ajaran Marxisme –Leninisme. “Kebebasan beragama”, dalam tafsiran PKI, adalah juga berarti “kebebasan untuk tidak bergama” dan lebih dari itu, adalah “kebebasan mengajak untuk tidak beragama”. Tokoh-tokoh PKI memandang agama adalah semata-mata urusan pribadi. Sekali lagi, dengan Dekrit Presiden itu, tafsir Pancasila seperti yang di ajukan PKI ini tidak dibenarkan.
Demikian pula tafsiran Pancasila yang “sekuler” (memisahkan urusan negara dari agama) seperti pandangan tokoh-tokoh PNI, atau tafsiran yang bercorak pantheisme seperti yang diajukan tokoh mistik dari Partai Indonesia Raya (PIR) dengan sendirinya tertolak. 
 
Lima puluh tahun sudah usia Dekrit Presiden 5 Juli 195, tetapi ia sepi dari pembincangan. Bahkan masih ada saja kelompok orang yang justru menggunakan Pancasila 1 Juni 1945, bukannya alenia ke 4 Pembukaan UUD 1945. Lain dari itu, masih ada pula kelompok yang kelewat alergi dengan Syariat Islam sehingga dengan mati-matian berupaya menghalangi penerapan Syariat Islam di Indonesia.  Mereka adalah kelompok-kelompok yang belum (tidak) dapat menerima  Pembukaan UUD 1945 dan tetap berupaya menggantinya dengan yang lain, dengan yang mereka kehendaki; mereka mengabaikan Dekrit Presiden 5 Juli 1959.
 
Bagaimana dengan Pemerintah, gagalkah mereka menjalankan Syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya ? Tidak sepenuhnya. Pemerintah tentu lebih utama menjalankan hukum-hukum positip.  Peresoalannya, sudah sejauh mana norma hukum dan nilai-nilai Islam ditransformasi menjadi hukum positip ? Ini persoalan internal umat Islam !
 
Wallahu a’lam bisshawab.
Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...