Vietnam Minta Nelayan Tetap Beroperasi di Laut China Selatan

KONFRONTASI  -  Pemerintah Vietnam minta nelayannya membangkang permintaan China untuk tak mencari ikan di sekitar perairan sengketa, Laut China Selatan.

Pemerintah Vietnam pada Selasa (12/5) mendorong para nelayan negara untuk tetap beroperasi di sekitar Kepulauan Paracel yang disengketakan. Mereka diminta acuh kendati ada larangan penangkapan ikan oleh Beijing secara sepihak di Laut China Selatan.

Hanoi kepada Radio Free Asia menyebut, larangan itu “tidak sah”. Ini kontras dengan yang dilakukan Malaysia yang menghentikan kapal eksplorasi minyak lebih jauh ke selatan, di lepas pantai Malaysia. Kapal itu telah dibayangi oleh kapal-kapal China selama sebulan terakhir.

Kedua perkembangan tersebut menyoroti perbedaan pendekatan Vietnam dan Malaysia dalam menangani sengketa maritim mereka dengan China. Beijing telah menekan kedua negara ini karena berupaya menegaskan klaim atas pulau dan laut yang diperebutkan.

Kementerian Pertanian dan Pembangunan Pedesaan Vietnam mengarahkan provinsi dan kota untuk mendorong para nelayan untuk melanjutkan kegiatan mereka di perairan teritorial Vietnam. Ia mengatakan kepada otoritas lokal untuk “memperkuat manajemen dan pengawasan kegiatan penangkapan ikan”. Pun, ikut memantau kepergian nelayan selama periode pelarangan, menurut VNExpress. Kementerian juga mengarahkan otoritas provinsi untuk mendukung nelayan di laut. Untuk keamanan, maka hotline darurat akan dibentuk dengan menggandeng Departemen Pengendalian Perikanan.

Sebagai informasi, Tiongkok mengumumkan larangan penangkapan ikan musim panas tahunan pada 1 Mei. Ini termasuk melarang semua kegiatan penangkapan ikan di wilayah utara paralel ke-12 Laut China Selatan yang diklaimnya memiliki ‘yurisdiksi’ lebih. Asosiasi perikanan dari Vietnam dan Filipina segera memprotes larangan tersebut. Pekan lalu, bahkan Kementerian Luar Negeri Vietnam juga menegur China atas tindakan ini.

China menanggapi Senin, dengan mengatakan, ia memiliki “daulat dan yurisdiksi atas perairan terkait” di Laut China Selatan. Mereka berpendapat, larangan menangkap ikan itu sah menurut hukum, bahkan atas daerah-daerah yang bersengketa.

“Vietnam tidak memiliki hak untuk melakukan tuduhan yang tidak beralasan terhadap China. Belum lagi mendorong para nelayannya untuk melanggar kepentingan China dan merusak pengembangan sumber daya perikanan yang berkelanjutan di Laut China Selatan,” jelas juru bicara Kementerian Luar Negeri Zhao Lijian.

Meskipun China mengklaim larangan itu menyangkut kelestarian lingkungan, citra satelit dan perangkat lunak pelacakan kapal menunjukkan, ada armada penangkapan ikan besar Tiongkok di selatan paralel ke-12, di daerah yang tidak dicakup oleh larangan memancing. Wilayah ini juga diklaim oleh Vietnam, Taiwan, Filipina, dan Malaysia.

Di antara berbagai penuntut di Laut China Selatan, China dan Vietnam mungkin memiliki persaingan yang paling terlihat, meskipun ada ukuran hubungan persaudaraan antara pihak itu.

Pada awal April, sebuah kapal penangkap ikan Vietnam tenggelam dalam konfrontasi dengan kapal Penjaga Pantai China (CCG) di dekat Paracels. Sontak, itu memicu protes keras dari Hanoi dan kritik keras dari Amerika Serikat, yang menuduh China mengeksploitasi pandemi COVID-19 untuk memperluas “klaim melanggar hukum” di Laut China Selatan. Sebaliknya, Tiongkok mengklaim kapal Vietnam tenggelam sendiri setelah menabrak kapal CCG.

Lebih jauh ke selatan, Malaysia telah mengambil pendekatan kunci-rendah untuk China, yang mengalami kebuntuan di laut.

West Capella, sebuah pengeboran yang dikontrak oleh perusahaan minyak milik negara Malaysia Petronas, telah beroperasi di perairan Malaysia selama lima bulan. Sejak 15 April, sebuah kapal survei Tiongkok, Hai Yang Di Zhi 8, dengan kapal pengawal CCG berada di area yang sama, melakukan survei sendiri di dalam zona ekonomi eksklusif Malaysia.

Itu telah dilihat secara luas sebagai upaya untuk menekan Malaysia agar menghentikan eksplorasi minyak di perairan China. Lagi-lagi, aksi ini mendorong AS dan Australia untuk melakukan latihan angkatan laut di daerah itu, meskipun tidak ada konfrontasi yang terjadi kemudian.

Pada Selasa, Seadrill, perusahaan yang mengoperasikan Capella Barat, mengatakan pengeboran itu telah hengkang dari wilayah tersebut. “Capella Barat telah menyelesaikan pekerjaan yang direncanakan dan meninggalkan daerah,” tutur Ian Cracknell, direktur komunikasi perusahaan lewat surel pada Radio Free Asia.

Inisiatif Transparansi Maritim Asia yang bermarkas di Washington sebelumnya melaporkan, pengeboran Capella Barat dikontrak oleh Petronas, mencari sumber daya hingga 20 Mei.

Pemerintah Malaysia belum berkomentar tentang angkat kakinya Capella Barat. Pada 22 April, Menteri Luar Negeri Malaysia Hishammuddin Hussein berujar, ia secara pribadi berkonsultasi dengan AS plus China, dan mendesak semua pihak untuk menahan diri dari mengirimkan lebih banyak kapal perang dan kapal penjaga pantai ke daerah itu. Pasalnya, hal itu “dapat memengaruhi perdamaian, keamanan, dan stabilitas di wilayah.” (Jft/matamatpolitik)

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  

loading...