UU Anti Konspirasi Jepang Mulai Diberlakukan, Unjuk Rasa Tolak UU Masih Terjadi

KONFRONTASI -  Selasa (11/7/2017) hari ini dimulainya UU Anti Konspirasi Jepang (Kyobozai), pembaharuan dari UU Penalti Kriminal Terhadap Organisasi Kejahatan dan Terorisme.

Namun kelompok menentang UU yang baru ini masih keras menyuarakan perlawanan kepada pemerintah di depan gedung parlemen Jepang.

"UU ini sangatlah penting untuk melindungan masyarakat terutama keamanan mereka dan kita telah melakukannya yang terbaik melindungi kebebasan mereka serta hak asasi mereka. Saya tak akan melupakannya," kata Menteri Kehakiman Jepang, Katsutoshi Kaneda (67), Selasa (11/7/2017).

Pengacara Jepang Yuichi Kaifu menentang UU Anti Konspirasi ini.

"Pada hakekatnya untuk menekan dan membungkam kita semua melawan ketidaksetujuan kebijakan pemerintah. Oleh karena itu kita akan menentangnya terus dan mengkampanyekan pembatalan UU tersebut," kata Yuichi Kaifu.

Ribuan pengunjuk rasa ingin agar Kyobozai dihapuskan karena ditakutkan justru akan mengorbankan orang yang tak mengerti akan hukum, terperangkap hukum tersebut.

Baca: Pasangan Selamet dan Nenek Rohaya Nikmati Bulan Madu di Hotel

Pemberlakuan Kyobozai hari ini termasuk 277 tindakan kriminal yang termasuk di dalamnya seperti terorisme, pembakaran, juga penggunaan narkoba, perdagangan manusia dan penipuan.

Seseorang yang ikut dalam rapat rencana melakukan terorisme, dia tahu atau tak tahu, sadar atau tak sadar, kalau tertangkap polisi saat ikut rapat tersebut, maka orang tersebut akan terkena pasal Kyobozai tersebut.Sedangkan di masa lalu, kalau tak ada bukti terorisme maka belum dapat ditangkap.

Perubahan besar ini sebenarnya apa latar belakang dan tujuannya?

Pemerintah Perdana Menteri Shinzo Abe telah membingkai undang-undang tersebut sebagai alat penting untuk mengantisipasi terorisme menjelang Olimpiade Tokyo 2020, dan perlu meratifikasi sebuah perjanjian UN mengenai kejahatan terorganisir internasional.(Juft/Trbn)

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA