Presiden Sudan Selatan Tolak pembagian Kekuasaan

Konfrontasi - Harapan akan berakhir perang saudara Sudan Selatan, yang telah berlangsung 15 bulan, menghadapi tantangan, Rabu (18/3), karena Presiden Salva Kiir menolak usul pembagian kekuasaan dengan pemberontak.

Dalam perhimpunan politik di ibukota Juba, Kiir menolak unsur kunci rancangan kesepakatan terakhirnya dengan pemimpin pemberontak Riek Machar, dan menuduh kekuatan asing merusak perdamaian dengan ancaman hukuman.

"Saya tidak sepakat dengan usulan bahwa Riek akan diberi jabatan wakil presiden," kata Kiir, menolak usul utama, yang diajukan dalam dialog, yang ditengahi kelompok kawasan Afrika timur IGAD dan digelar di ibukota Ethiopia, Addis Ababa.

"Saya tidak menerima isu mengenai dua angkatan bersenjata," imbuh Kiir, merujuk pada bagian lain usulan kesepakatan yang mengindikasikan pemisahan pasukan selama periode transisi.

Perang di negara itu pecah pada Desember 2013 ketika Kiir menuding Machar, mantan wakilnya, merencanakan kudeta. Sejak saat itu puluhan ribu orang terbunuh, dua juta orang terusir dari kampungnya, dan empat juta lagi terancam kelaparan.

Pembicaraan damai yang digelar di Ethiopia menghasilkan sejumlah gencatan senjata yang selalu berantakan. Putaran terakhir dialog gagal pada 7 Maret.

Ancaman sanksi diungkapkan masyarakat internasional, yang putus asa dengan terus berlanjutnya konflik dan semakin meningkatnya pembiayaan untuk bantuan kemanusiaan.

Sebelumnya bulan ini, Dewan Keamanan PBB menyetujui resolusi yang dirancang AS untuk mengenakan sejumlah sanksi kepada Sudan Selatan, meskipun belum ada satupun yang diberlakukan.

Kiir mengatakan setiap sanksi yang dikenakan akan menjadi kontraproduktif.

"Saya kecewa dengan beberapa anggota masyarakat internasional (yang ingin) memberlakukan sanksi bagi Sudan Selatan daripada mendorong terciptanya perdamaian," katanya.

Dalam pidatonya di hadapan ribuan pendukung setia partai serta para diplomat asing, Kiir mengatakan bahwa bulan-bulan peperangan merupakan "tantangan bagi transisi" yang harus diatasi. "Saya tidak ingin siapapun dilemahkan karena situasi yang telah kita alami," katanya.

Di samping penolakan terhadap elemen utama rancangan kesepakatan IGAD, Kiir bersikeras bahwa ia mencari jalan menuju perdamaian.

"Saya ingin tegaskan komitmen pemerintahan saya untuk mengakhiri perang di Sudan Selatan," katanya, dan menambahkan bahwa "dialog nasional, pengampunan, rekonsiliasi dan terciptanya konsensus" adalah jawabannya. (rol/ar)

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  

loading...