Para Pemimpin Militer AS Sepakati Penyerbuan Gedung Capitol "Pemberontakan" Lawan Hukum

KONFRONTASI -   Jenderal berpangkat tertinggi di AS, Mark Milly bersama dnegan Kepala Staf Gabungan merilis pernyataan pada Selasa (12/1/2021) bahwa pihaknya mengutuk kekerasan di Gedung Capitol pada Rabu (6/1/2021). Pernyataan itu ditandatangani oleh setiap kepala cabang militer, yang menyebut peristiwa 6 Januari 2021 itu "tidak sejalan dengan supremasi hukum", seperti yang dilansir dari DW pada Rabu (13/1/2021).  "Hak kebebasan berbicara dan berkumpul tidak memberikan siapa pun hak untuk melakukan kekerasan, hasutan dan pemberontakan," sebut pernyataan militer AS tersebut.

Pesan dari petinggi militer juga mengingatkan semua anggota baik pria maupun wanita yang melayani keamanan "tetap fokus pada misi". Dalam tindakan yang belum pernah terjadi sebelumya, para pemimpin militer merasa perlu untuk mengingatkan pasukannya yang bertugas bahwa setiap upaya untuk "mengacaukan proses Konstitusi" tidak hanya akan bertentangan dengan "tradisi, nilai, dan sumpah kita, itu juga melanggar hukum".

Sisi militer dengan supremasi hukum Dalam kontradiksi terbuka dengan Presiden Donald Trump yang akan meninggalkan jabatannya pada 20 Januari, memo militer itu mengkonfirmasi kemenangan Demokrat yang akan datang. "Pada 20 Januari 2021, sesuai dengan Konstitusi...Presiden terpilih Joe Biden akan dilantik dan akan menjadi Panglima Tertinggi kami yang ke-46," sebut pernyataan itu. Beberapa veteran militer berpartisipasi penyerbuan massa ke gedung Capitol, termasuk seorang perusuh yang ditembak mati oleh polisi.  Namun, dalam pernyataan petinggi militer tersebut tidak menyebutkan perihal keterlibatan veteran tersebut. Pejabat keamanan dan Garda Nasional sedang mempersiapkan rencana untuk upacara pelantikan di Washington DC, di tengah kekhawatiran bahwa pendukung Trump yang bersenjata dapat melakukan tindakan kekerasan lebih lanjut di ibu kota dan di seluruh negeri.

Khusus di Penjara Militer tidak akan mengambil bagian dalam operasi keamanan, namun CNN melaporkan bahwa Angkatan Darat AS bekerja dengan Secret Service untuk menyelidiki, apakah memilah lebih lanjut latar belakang diperlukan untuk tentara yang akan menjadi bagian dari Garda Nasional Biden pada hari pelantikan. Sementara ini, Presiden Donald Trump masih menjadi Panglima Tertinggi negara dan mengunakan sisa waktu jabatannya untuk meningkatkan pengeluaran militer. Namun, sejauh ini dilaporkan militer AS tidak terlibat dalam perselisihan mengenai klaim penipuan pemilu yang tidak terbukti oleh pria 74 tahun itu.(Jft/KOMPAS)

 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  

loading...