12 December 2019

Menlu RI Dimentahkan. Martabat NKRI Terpuruk. Ini Dokumen Kontrak Pelobi Singapura yang Bantu Jokowi ke AS

KONFRONTASI-Seakan menanggapi bantahan pejabat Indonesia, Dr. Michael Buehler, mengunggah dokumen kontrak pelobi Singapura yang membantu Presiden Jokowi ke Amerika. Ini linknya.

Buehler adalah dosen Ilmu Politik Asia Tenggara di School of Oriental and African Studies di London menulis artikel "Waiting in the White House Lobby" yang membuat heboh dunia diplomasi Indonesia-Amerika.

Berdasarkan dokumen ini, Buehler mengungkapkan bahwa konsultan Singapura, Pereira International PTE LTD, telah menyepakati kerja sama dengan R&R Partner's Inc, pelobi asal Las Vegas, AS, senilai 80.000 dolar AS.

Kontrak ditandatangani oleh Derwin Pereira, CEO Pereira International PTE LTD sebagai klien dan Sean Tonner, Presiden R&R Partners, Colorado LLC sebagai konsultan. R&R Partners memastikan pemerintah Indonesia klien Pereira.

Dalam dokumen juga dicantumkan "Consultancy Fees and Invoicing" sebesar USD 80.000 atau sekitar Rp 1 miliar dalam 4 kali pembayaran oleh Pereira dilakukan dalam periode 15 Juni hingga 1 September 2015.

Dalam dokumen disebutkan R & R Partners setuju sebagai konsultan untuk membantu kepentingan pemerintah Indonesia terkait kunjungan Presiden Jokowi ke Amerika. Baik berhubungan dengan pemerintah, konggres, media maupun individu lainnya.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi membantah info Buehler. Demikian juga Dura Besar Amerika untuk Indonesia Robert Blake juga menepis artikel Buehler. Baik Retno maupun Blake menegaskan kunjungan itu disiapkan resmi ke dua negara.

Menangapi hal ini Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Gerindra Rachel Maryam merasa kecewa dengan adanya kabar tersebut. Pasalnya dalam masalah ini, membuat Indonesia dimata dunia semakin buruk.

"Kabar ini pertama kali tersebar lewat sebuah media luar negeri. Tentu saja hal ini sangat mengecewakan bangsa Indonesia. Seolah-olah Indonesia sebagai negara yang tidak punya martabat karena tidak mampu berdiplomasi secara bilateral tanpa bantuan lobbyist," kata Rachel saat dihubungi Teropong Senayan.com  Minggu (8/11/2015).

Menurutnya meskipun Kementerian Luar Negeri (Kemenlu)  sudah mengeluarkan klarifikasinya melalui siaran pers terkait berita ini, namun dalam siaran pers tersebut Kemenlu tidak menyatakan secara tegas kalau Kemenlu tidak menggunakan jasa lobbyist dalam berdiplomasi dengan Amerika.

"Kemenlu hanya mengatakan kalau Kemenlu tidak menggunakan jasa lobbyist dalam mengatur pertemuan antara Jokowi dengan Obama. Menurut pandangan saya ini adalah dua hal yg berbeda. 'Bertemu dan berdiplomasi.' Hal ini tentu saja harus diklarifikasi kembali dengan jelas oleh Kemenlu," tandasnya Anggota Komisi I DPR ini.

(ris)

Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...