16 August 2018

Sri Mulyani Diganjar Award, Pengamat Ini Ingatkan Soal Tumpukan Utang

KONFRONTASI-Terkait penghargaan yang diterima Sri Mulyani sebagai Menteri Terbaik di Dunia versi World Government Summit, ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira Adhinegara memberi beberapa catatan..

Catatan pertama dari Bhima adalah utang pemerintah pusat yang harus dikelola Sri Mulyani dan anak buahnya secara ekstra hati-hati. Dia menilai, utang pemerintah pusat pada 2018 akan mencapai lebih dari Rp 4.000 triliun dan masuk kategori lampu kuning.

"Di 2018, utang akan bertambah sekitar Rp 414 triliun. Artinya total utang sampai akhir tahun ini bisa mencapai sekitar Rp 4.414 triliun. Dan ini sudah masuk lampu kuning sebenarnya, karena sudah 30 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB)," kata Bhima dilansir Liputan6.com, Selasa (13/2/2018).

Asal tahu, data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan mencatat total utang pemerintah pusat sampai akhir Desember 2017 mencapai Rp 3.938,7 triliun atau nyaris Rp 4.000 triliun.

"Kita harus hati-hati karena kenaikan utang tidak selalu berkorelasi positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Kenaikan utang cukup cepat, tapi pertumbuhan ekonomi stagnan di 5 persen. Ini membuktikan ada yang salah dengan pengelolaan utang kita, kenapa utang tidak produktif‎," tegas Bhima memberikan catatan ke Sri Mulyani.

Catatan kedua, ‎Bhima mengingatkan pemerintah untuk betul-betul menjaga penerimaan negara. Sebab pada tahun ini, sambungnya, tidak ada lagi program pengampunan pajak (tax amnesty) yang menjadi penopang penerimaan pajak. Dia mencatat, penerimaan pajak di 2017 terjadi shortfall atau kekurangan pajak sekitar Rp 132 triliun.

"Salah satu ‎catatan, jangan sampai penerimaan pajak kita yang begitu berat, kemudian pajak jadi agresif. Kalau dalam teori ekonomi, kalau agresif maka pajak justru berisiko membuat pelaku usaha semua menahan diri, apalagi ini tahun politik," Bhima menjelaskan.

Lebih jauh katanya, kebijakan penerimaan pajak memang harus didorong. Namun, Bhima menyarankan, komunikasi dan skemanya jangan sampai memberatkan pelaku usaha.

"Karena di era Bu Sri Mulyani, banyak sekali kebijakan pajak setengah matang, tapi sudah di empar ke pelaku usaha sehingga menimbulkan kegaduhan," ucapnya.

Sebagai contoh, wajib lapor lembaga jasa keuangan atas data nasabah dengan saldo rekening Rp 1 miliar, sebelumnya ditetapkan Rp 200 juta, kemudian didemo dan akhirnya direvisi menjadi Rp 1 miliar.

"Sebelum Bu Sri Mulyani bikin kebijakan pajak, harus dikaji serius sehingga tidak menimbulkan kegaduhan di tengah melambatnya perekonomian," tuturnya.

Bhima menambahkan, catatan ketiga untuk Sri Mulyani adalah menyangkut pertumbuhan ekonomi nasional yang tidak pernah mencapai target sejak 2014. Saat Sri Mulyani kembali menjabat Menkeu, sambungnya, memangkas target pertumbuhan ekonomi yang terlalu jauh dengan patokan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Hal ini bisa menimbulkan pertanyaan kredibilitas pemerintah dalam menyusun proyeksi anggaran, termasuk asumsi pertumbuhan ekonomi. Harusnya pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa lebih dari 5,2 persen atau sesuai target APBN 2017, tapi faktanya kita hanya tumbuh 5,07 persen," terang Bhima.

Menurutnya, hal ini tidak sejalan dengan perbaikan ekonomi dunia. Malaysia, diungkapkan Bhima, mencatatkan pertumbuhan ekonomi 5,8 persen, Filipina 6,6 persen, dan ekonomi India tumbuh 6,6 persen.

"Kalau negara lain bisa lebih tinggi di atas 5 persen (rata-rata), kita hanya 5 persen, artinya mungkin belanja pemerintah tidak efektif mendongkrak pertumbuhan ekonomi, termasuk utang. Kalau dibiarkan begini terus, maka kita mungkin masuk dalam middle income trap pada 2030," Bhima menutup.[mr/lip6]

Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


loading...