PSBB Ketat Diberlakukan di Jawa-Bali, Ketua DPD Minta Perekonomian Diperhatikan

KONFRONTASI-Keputusan pemerintah menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSSBB) di kabupaten/kota serta provinsi di kepulauan Jawa dan Bali, mendapat apresiasi dari Ketua DPD, AA La Nyalla Mahmud Mattalitti.

La Nyalla mengaku mendukung kebijakan tersebut. Karena menurutnya, PSBB ketat diambil untuk menanggulangi laju penyebaran Covid-19 yang melesat tajam.

Namun, La Nyalla menilai perlu adanya langkah-langkah kebijakan yang terkait perekonomian, agar bisa berjalan beriringan seuai dengan mekanisme penanganan Covid-19.

“Tentu kita mendukung kebijakan pemerintah, mengingat angka laju pertumbuhan Covid-19 yang cukup mengkhawatirkan. Tetapi harus juga dibarengi dengan langkah-langkah di sektor perekonomian," ujar La Nyalla dalam keterangan persnya, Rabu (6/1).

Meski begitu, La Nyalla tetap menekankan prioritas utama pemerintah harus berada di sektor kesehatan. Sementara, roda ekonomi masyarakat juga harus berputar.

"PSBB aspek utamanya adalah kesehatan masyarakat. Namun, perekonomian masyarakat juga tetap diperhatikan. Keduanya harus berjalan beriringan, untuk itu harus dipikirkan skemanya,” ungkapnya.

Adapun untuk mendukung penanganan Covid-19, LaNyalla menerangkan soal pentingnya disiplin protokol kesehatan yang harus terus digalakkan dengan sanksi tegas dan tanpa pandang bulu.

"Disiplin protokol kesehatan adalah hal utama kita dalam mencegah penularan COVID-19 ini. Maka, ini harus digalakkan kembali dengan pengawasan dan kedisiplinan yang ketat serta sanksi tegas. PSBB juga jalan tengah terbaik antara kesehatan dan perekonomian," ujar LaNyalla.

"Semua elemen harus bersama-sama menjaga kedisiplinan kita dalam menerapkan protokol kesehatan. Kebijakan ini diambil untuk melindungi kita semua," pungkasnya.

Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 mencatat, jumlah total kasus positif di Indonesia sudah 788.402 orang atau ada pertambahan 8.854 dari jumlah total kemarin yang berada di angka 779.548 orang.

Adapun untuk kasus sembuh mengalami peningkatan 6.767 orang dari jumlah total kemarin yang sebanyak 645.746 orang menjadi 652.513 orang. Sementara yang meninggal dunia kini tercatat 23.296 orang.

Atas fakta dan data itu, pemerintah kemudian memutuskan mengambil kebijakan pemberlakukan PSBB ketat di Pulau Jawa dan Bali.

Adapun pembatasan yang diperketat antara lain, pertama, membatasi Work From Office (WFO) hanya menjadi 25 persen dan Work From Home (WFH) menjadi 75 persen.

Kedua, kegiatan belajar mengajar masih akan daring. Ketiga, sektor esensial khusus kebutuhan pokok masih akan beroperasi 100 persen namun dengan protokol kesehatan.

Keempat, dilakukan pembatasan jam buka pusat perbelanjaan alias mal sampai jam 19.00 WIB. Untuk restoran 25 persen dan pemesanan makanan harus take away dan delivery bisa tetap buka.

Kelima, konstruksi masih tetap berjalan 100 persen dengan protokol kesehatan ketat dan rumah ibadah dibatasi 50 persen. Fasilitas umum ditutup sementara dan moda transportasi diatur lebih jauh.(mr/rm)

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  

loading...