17 September 2019

PPK dan K3: Sengaja Melanggar PP 78 Perusahaan Bisa Dibekukan

KONFRONTASI -  Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (PPK dan K3) Muji Handoyo mengatakan, pengusaha yang melanggar Peraturan Pemerintah (PP) No.78 Tahun 2015 tentang pengupahan akan dijatuhkan sanksi administratif berupa teguran lisan, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi, dan pembekuan kegiatan usaha.

Muji mengatakan, menteri, menteri terkait, gubernur, bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat mengenakan sanksi administratif sesuai kewenangannya.

“Pengenaan sanksi administratif diberikan berdasarkan hasil pemeriksaan dan tidak menghilangkan kewajiban pengusaha membayar hak pekerja/buruh,“ papar Muji Handoyo, Jumat (27/11).

Selanjutnya, dia mengatakan pengawas ketenagakerjaan yang merupakan fungsi negara harus mampu memberikan jaminan pemenuhan hak pekerja/buruh sekaligus memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi serta penciptaan iklim investasi yang kondusif.

“Pengawas ketenagakerjaan juga harus berinovasi mengembangkan sistem pengawasan ketenagakerjaan dengan melibatkan masyarakat dan harus mampu memanfaatkan kemajuan bidang informasi teknologi (IT) guna mendukung kinerja wasnaker,“ kata dia.

Muji menjelaskan, pegawai pengawas ketenagakerjaan ditunjuk oleh Menteri Ketenagakerjaan dan dilaksanakan oleh unit kerja tersendiri pada instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja pada pemerintahan pusat dan pemda.

“Pengawasan ketenagakerjaan dilaksanakan oleh pegawas pengawas ketenagakerjaan yang memiliki kompetensi dan independen. Pengawas ketenagakerjaan harus berada di bawah supervisi dan kontrol pemerintah pusat,“ kata Muji.

Muji menambahkan tantangan pengawasan ketenagakerjaan diantaranya adalah menghadapi perubahan penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemda, perubahan regulasi dalam bidang ketenagakerjaan (jaminan sosial, pengupahan, dan K3), penciptaan iklim investasi yang kondusif dan peningkatan pertumbuhan ekonomi.   (Juft/Brt-1)

Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...
Senin, 16 Sep 2019 - 20:09
Senin, 16 Sep 2019 - 20:05
Senin, 16 Sep 2019 - 19:59
Senin, 16 Sep 2019 - 19:57
Senin, 16 Sep 2019 - 19:53
Senin, 16 Sep 2019 - 19:46
Senin, 16 Sep 2019 - 19:44
Senin, 16 Sep 2019 - 19:41
Senin, 16 Sep 2019 - 19:39
Senin, 16 Sep 2019 - 19:37
Senin, 16 Sep 2019 - 19:35
Senin, 16 Sep 2019 - 19:32