Pemerintah Gagal Lindungi Produk Gula Lokal

Konfrontasi – Janji pemerintah untuk meningkatkan kesejateraan kaum petani perlu dipertanyakan. Kebijakan impor gula rafinasi menjadi contoh ketidakseriusan pemerintah memperkuat daya saing produk lokal.

Bupati Semarang, Mundjirin menegaskan jajaran pemkab tidak memiliki kekuasaan untuk menghentikan peredaran gula rafinasi. Pasalnya, aturan distribusi gula rafinasi berada di tingkat provinsi dan pusat.

"Kalau kita di daerah, terus terang tidak mampu menjaga. Bagaimana caranya, ini dibutuhkan kesadaran. Karena bagaimanapun juga, yang diuntungkan adalah tengkulak bukan petani tebu," terang Mundjirin, Rabu (5/11).

Dia mengatakan produk gula lokal sebenarnya memiliki kualitas bagus dengan rendemen 6,3. Pemkab Semarang menilai pemerintah pusat dan provinsi harus mulai berusaha menjaga persaingan pasar gula jelang MEA 2015 nanti.

Kepala Distanbunhut Kabupaten Semarang, Urip Triyogo menjelaskan luas lahan tebu di Semarang sebanyak 400 hektare di tujuh kecamatan. Semua hasil panen diolah di tiga pabrik gula di Jawa Tengah yakni PG Tasikmadu Karanganyar, PG Gondangbaru Klaten, dan PG Industri Gula Nusantara Cepiring Kendal.

"Kendala yang dihadapi petani selain rendahnya rendemen adalah harga gula yang terus anjlok, sekitar Rp 8.000 hingga Rp 8.200 per kilogram. Ini sangat memengaruhi minat dan pendapatan petani tebu," ujar Urip. 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  

loading...