13 November 2019

Pemerintah Ditantang Buka Pajak Pertambangan. Berani Tidak?

KONFRONTASI-Forum Pajak Berkeadilan (FPB) mendesak pemerintah bersikap transparan dalam hal pajak tambang. Lantaran banyaknya industri tambang yang diduga mengemplang pajak.

"Kami meminta kepada pemerintah berani menindak tegas perusahaan yang tidak patuh dalam pembayaran pajak, perusahaan yang tidak memiliki NPWP serta perusahaan yang tidak melaporkan SPT Pajak," kata Koordinator FPB, AH Maftuchan.

Maftuchan menjelaskan, Indonesia boleh di bilang berada pada kondisi darurat aliran uang ilegal. Tahun 2003, total aliran uang ilegal dari Indonesia ke luar negeri diduga mencapai Rp 141,82 triliun. Kemudian naik menjadi Rp 227,75 triliun pada 2014.

"Indonesia termasuk lima negara dengan jumlah aliran uang ilegal terbesar di dunia setelah Tiongkok, Rusia, India, dan Malaysia," kata Maftuchan.

Khusus untuk sektor pertambangan (migas, mineral dan batubara/bahan galian), lanjut Maftuchan, kenaikan aliran uang ilegal sangat signfikan. Selama periode 2003-2014, pertumbuhannya mencapai 102,43%, atau naik rata-rata 8,53% per tahun.

Tahun 2003, kata Maftuchan, total aliran uang ilegal di sektor pertambangan diduga sebesar Rp 11,80 triliun, sedangkan 2014 naik menjadi Rp 23,89 triliun. - See more at: http://ekonomi.inilah.com/read/detail/2245801/pemerintah-ditantang-buka-...

Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...