Pemerintah Dianggap Terlalu Terburu-buru Buka Keran Impor Garam

KONFRONTASI-Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) Jazuli Juwaini mengatakan, seharusnya pemerintah tidak serta merta mengambil kebijakan impor garam.

Seharusnya kata Jazuli, pemerintah harus melakukan inventarisir masalah secara cermat mengapa bisa terjadi kelangkaan garam.

"Jangan sampai ada permainan pihak-pihak tertentu yang menciptakan kondisi kelangkaan untuk mengeruk keuntungan dan merugikan petani garam," kata Jazuli di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (1/8).

Seperti diketahui, pemerintah memutuskan mengimpor 75 ribu ton akibat kelangkaan saat ini yang menyebabkan melonjaknya harga garam di pasaran.

Jazuli mengingatkan, petani garam harus diproteksi agar tidak menderita kerugian akibat kebijakan importasi yang mudah saja dikeluarkan pemerintah dengan dalih kelangkaan stok.

"Apalagi dalam waktu dekat akan memasuki masa panen garam. Kalau garam impor masuk, bisa jatuh harga garam petani," ujarnya.

Menurut dia, akar masalahnya harus dicari terlebih dahulu sebelum memutuskan impor. Pemerintah memang harus menstabilkan harga.

Kalaupun kebijakan importasi diambil, lanjut Jazuli, harus dipastikan clear dulu sumber masalahnya, termasuk data kebutuhannya yang tidak tertutupi dari petani garam.

"Saya dengar analisis di lapangan terkait berapa sebetulnya kebutuhan garam nasional belum clear betul," ujarnya.

Artinya, lanjut Jazuli, belum didapat total stok garam nasional saat ini sehingga pemerintah bisa mendapatkan angka pasti supply and demand dari garam konsumsi.

Sebagai negara dengan garis pantai dan lautan yang luas semestinya Indonesia bisa lebih optimal mengembangkan industri atau produksi garam nasional.

"Maka, jangan buru-buru buka keran impor," tegas Jazuli.[mr/jpnn]

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA