Pembatasan Sosial Berskala Besar, Bagaimana Dampaknya Terhadap Ekonomi?

KONFRONTASI-Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengambil langkah lebih lanjut guna menekan penyebaran virus corona. Bukan dengan karantina wilayah atau lockdown, melainkan pembatasan sosial berskala besar.

Pembatasan sosial berskala besar adalah pembatasan kegiatan untuk mencegah penyebaran penyakit dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi atau terkontaminasi penyakit. Kebijakan ini meliputi sejumlah poin di antaranya peliburan sekolah dan tempat kerja, hingga pembatasan kegiatan di tempat umum.

Pengamat Ekonomi dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Mohammad Faisal menilai keputusan ini dapat memberikan dampak ekonomi yang tidak terlalu besar dibandingkan harus lockdown.

"Positifnya, penurunan aktivitas ekonomi tidak setajam kalau lockdown. Dalam jangka pendek dropnya tidak terlalu drastis dibanding kalau lockdown total," kata Faisal kepada detikcom, Senin (30/3/2020).

Meski begitu, kebijakan ini dinilai memberikan ketidakpastian yang lebih lama terhadap ekonomi. Lantaran kebijakan yang diambil pemerintah saat ini dinilai kurang efektif untuk menekan penyebaran virus corona.

"Kalau dalam jangka panjang ini efektivitasnya dalam menangkal wabah kurang efektif dibanding lockdown total. Sehingga bisa jadi dalam jangka pendek dropnya tidak seberapa, tapi berlarut-larut karena wabahnya tidak cepat selesai. Dibanding kalau lockdown total langsung drop aktivitas ekonominya, tapi lebih efektif dalam menangkal wabah sehingga recovery-nya bisa lebih cepat," ucapnya.

Dihubungi secara terpisah, Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menambahkan, selain mempertimbangkan ekonomi pemerintah dinilai mempertimbangkan sosial budaya masyarakat Indonesia yang tidak terbiasa dengan karantina. Mengingat banyak pekerja sektor informal di Indonesia.

"Saya pikir selain mempertimbangkan ekonomi, mempertimbangkan faktor sosial budaya juga dari masyarakat kita yang belum terbiasa dengan karantina ini. Kalau pembatasan sosial berskala besar ini kan seperti ojek online masih bisa beraktivitas cuma untuk mengantar makanan atau barang ada aktivitasnya. Pasti menurun tapi tidak sama sekali berhenti," ujarnya.

Lalu, kenapa lockdown tidak jadi pilihan untuk menekan penyebaran corona? Apakah pemerintah belum siap?

Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menilai persiapan pemerintah belum cukup untuk sampai pada keputusan lockdown. Pemerintah tidak ingin seperti di India, di mana kebijakan lockdown malah menyebabkan kekacauan di negara tersebut.

"Kalau kita lihat mungkin belajar juga dari India, jumlah penduduknya besar dan saat melakukan lockdown cukup chaos, ada terjadi penumpukan masyarakat sehingga upaya itu tidak efektif. Disamping itu tidak disiapkan seperti kebijakan lainnya," kata Josua dilansir detikcom, Senin (30/3/2020).

Josua mencontohkan, soal pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang belum terealisasi. Menurutnya, sebelum melakukan lockdown bantuan tersebut harus sudah sampai di tangan masyarakat yang membutuhkan.

"Kalau pemerintah tidak memastikan adanya alokasi BLT maka itu bisa chaos dan jika supply tidak terkelola dengan baik bisa jadi social unrest (kerusuhan sosial)," sebutnya.

Pengamat Ekonomi dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Mohammad Faisal menambahkan jika pemerintah masih ragu menghadapi konsekuensinya jika harus lockdown.

"Kalau lockdown kan ada penurunan ekonomi yang lebih drastis dan banyak pihak yang harus kehilangan mata pencaharian. Itu menuntut pemerintah untuk memberikan stimulus lebih dan membutuhkan persiapan infrastruktur sampai aparat untuk menegakkan pembatasan lockdown tersebut," ujarnya.(mr/dtk)

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA