16 July 2018

Menteri Susi: Iklim Investasi di Sektor Kelautan Belum Kompetitif

KONFRONTASI - Iklim investasi di sektor kelautan dan perikanan di Indonesia masih belum kompetitif karena masih tingginya beban biaya serta proses perizinan. "Aturan kita tidak membuat iklim bisnis kompetitif," kata Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, di Jakarta, Kamis.

Susi mencontohkan, di Malaysia terdapat banyak kemudahan atau ganjaran dari pemerintah negeri jiran tersebut bila ada pengusaha yang ingin berinvestasi masuk ke sektor kelautan dan perikanan negara tersebut.

Sedangkan di Indonesia, ujar dia, para pengusaha sektor kelautan dan perikanan harus menghadapi banyak perizinan yang harus diurus seperti izin prinsip dan izin mendirikan bangunan bila ingin membuat pabrik.

Setelah itu, lanjutnya, terdapat lagi beban biaya pajak untuk mendatangkan mesin dari luar negeri dan setelah pabrik berjalan, ada pula retribusi yang harus dibayar bila pabrik telah berjalan.

"Ikan belum sampai pabrik, pengusaha sudah memiliki beban biaya 40 persen. Berapa banyak yang tersisa untuk membayar tenaga kerja nelayan," kata Susi.

Menurut dia, tingginya beban biaya yang harus ditanggung pengusaha merupakan hasil dari kebijakan fiskal moneter yang selama ini dinilai keliru sehingga harus dibenarkan.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan, pemerintah perlu membuang sejumlah aturan yang tidak kompetitif guna meningkatkan daya saing terutama di sektor kelautan dan perikanan.

"Pemerintah harus dapat membantu membuang aturan-aturan yang membuat ekonomi kita tidak kompetitif," kata Susi Pudjiastuti sebelum acara serah terima jabatan di kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Rabu (29/10).

Hal itu, menurut Susi, karena pemerintah memiliki fungsi utama selain regulator juga membuat sistem perekonomian yang tumbuh secara berkelanjutan.

Menteri Kelautan dan Perikanan juga ingin memperkuat koordinasi lintas kementerian dengan berbagai kementerian lain yang terkait seperti Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian.[Ian/ant]

Category: 
Loading...