Kabinet Gagal: Lebih dari 65% Menteri/Wamen dan Pejabat BUMN/ Pejabat Tinggi di Kabinet Jokowi layak Diganti,Diresufel

KONFRONTASI- Lebih dari 65% menteri/.wakil menteri dan pejabat setingkat menteri/pejabat BUMN di Kabinet Jokowi layak diganti, diresufel karena kinerja mereka sangat memprihatinkan, tidak kreatif dan tidak produktif, sangat buruk. Kalau mau jujur,  mohon maaf, kinerja buruk ini tak terlepas dari kepemimpinan Jokowi  sendiri yang tidak inspiring, tidak kreatif dan mandul dalam mengatasi masalah dan tantangan. Bertumpuknya utang negara dan swasta serta hancurnya sektor riil, merosotnya kemandirian pangan dan energi, dan seterusnya mohon maaf Pak Presiden, adalah dari buah kegagalan kepemimpinan Jokowi sendiri yang lemah dan mandul.

Demikian pandangan peneliti Indonesian Research Group F Reinhard MA dan Bennie Akbar Fatah, aktivis senior Gerakan 1998 yang juga mantan Ketua Tim 11 KPU era Presiden Habibie..Menurut  kedua analis, menyimak Pidato Presiden Jokowi via video yg marah-marah terhadap para menterinya banyak dari  publik yang ikut terharu, tapi tanpa perubahan hal itu konyol dan sia sia belaka.. Bennie Fatah adalah  mantan Tapol Orde Baru menyusul peristiwa Malari 1974, dan dia aktivis KAPPI 1966 dan mantaan Ketua Fosko 1966.

Bennie Fatah

Menurut kedua analis itu,  dalam suasana penuh keprihatinan, celakanya UU ttg Minerba sangat jelas hanya menguntungkan tujuh korporasi, Perppu/UU No. 2 Tahun 2020 sangat potensial penyelewengan dan penumpukan hutang negara, atau RUU Omnibus Law Ciptaker lebih menguntungkan pengusaha dan merugikan kalangan pekerja/buruh), belum lagi  isu RUU HIP dan KPK yang dilemahkan, dimandulkan..

Sependapat dengan pandangan Prof Din Syamsuddin Ketua MUI, Bennie dan Reinhard menilai  kinerja kabinet yg buruk hanya dapat diatasi dengan pembentukan Kabinet Ahli (Zaken Kabinet)dengan menempatkan anak-anak bangsa yg  terbaik, mumpuni dan berintegritas. Maukah Jokowi melakukan resufel? Pengangkatan para  direktur dan komisaris BUMN juga sangat politis, dan  transaksional di era Jokowi dan hanya membuat BUMN mengalami politisasi dan penjarahan masif. Hancur.

''Kabinet Jokowi sangat transaksional dan sangat politis sehingga menghasilkan kegagalan besar yang melebar, dan sangat jelas bukan kabinet ahli melainkan kabinet bagi bagi kursi dan reseki,'' kata Bennie.

(sumber2)

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA