Jokowi-JK Dituntut Review Utang Indonesia yang Menggunung

KONFRONTASI- Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) dituntut untuk meneruskan semangat Trisakti yang dikumandangkan Soekarno dalam menciptakan ekonomi berdikari dengan mereview seluruh untang Indonesia baik dalam maupun luar negeri. Tuntutan tersebut disuarakan Koalisi Masyarakat Sipil untuk APBN Kesejahteraan.

"Jokowi harus mampu menghentikan kebijakan yang selama ini merong-rong, seperti kebijakan utang. Pentingnya mereview kebijakan utang, baik dalam negeri maupun luar negeri, ujar Peneliti Perkumpulan Prakarsa, Ah Maftuchan, di Tebet, Jakarta Selatan, Minggu (2/11).

 

Menurut Maftu, kebijakan utang warisan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono sebaiknya segera dikoreksi, sehingga tidak membebankan APBN lima tahun kedepan.

 

"Warisan SBY terkait utang luar negeri dan dalam negeri semakin membebani pemerintahan yang akan datang," terangnya.

 

Selain itu, dia juga meminta Jokowi-JK untuk merealisasikan janji saat kampanye Pemilu lalu yang ingin memisahkan Direktorat Jenderal Pajak dari Kementerian Keuangan, di dalam pembenahan struktur eksekutif dan yudikatif sehingga mampu meningkatkan pendapatan pajak lima tahun kedepan.

 

"Kami menagi janji Jokowi, yang ingin memisahkan Dirjen Pajak dari Kementerian Keuangan. Sampai hari ini belum ada tanda-tandanya (pemisahan lembaga tersebut)," ketus Maftu.

 

Lanjut Maftu, dengan adanya pemisahan itu akan membantu independensi pengadilan pajak di dalam mengusut seluruh kejahatan pajak yang dilakukan pengusaha-pengusaha dan elit politik.

 

"Oleh karena itu Jokowi harus tegas, bertindak keras kepada orang kaya-kaya nakal untuk membayar pajak," pungkasnya.[mr/PN]

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  

loading...