2 April 2020

Fuad Bawazier: Pinjaman Bank Dunia agar Menkeu Tetap Dipuja-puji, Tapi Negara yang Tanggung Bebannya

KONFRONTASI-Dewan Direktur Eksekutif Bank Dunia pada hari Jumat pekan lalu (20/3) menyetujui pinjaman sebesar 300 juta dolar AS untuk mendukung apa yang disebut sebagai reformasi sektor keuangan Indonesia.

Disebutkan, pinjaman ini untuk menambah ukuran, meningkatkan efisiensi, dan memperkuat ketahanan sektor keuangan.

Juga disebutkan pinjaman dari Bank Dunia untuk reformasi sektor keuangan di Indonesia merupakan komponen penting dari Kerangka Kerja Kemitraan Negara Kelompok Bank Dunia untuk Indonesia yang terfokus kepada prioritas pemerintah.

Keputusan Bank Dunia tersebut disampaikan dalam rilis hari Senin lalu (23/3).

Mantan Menteri Keuangan Fuad Bawazier, pinjaman dari Bank Dunia di saat Indonesia sedang menghadapi guncangan akibat serangan virus corona atau Covid-19 dari Wuhan, China, adalah sebuah penghinaan.

Menurutnya, dalam kondisi seperti ini tidak perlu mengambil pinjaman untuk hal-hal di luar bidang kesehatan.

“Masa untuk “reformasi” sektor keuangan harus pinjam uang ke World Bank. Penghinaan. Untuk reformasi keuangan atau studi akal-akalan begitu kita mampu melaksanakannya sendiri,” ujarnya dalam perbincangan dengan redaksi beberapa saat lalu, Kamis (26/3).

Nomenklatur “reformasi sektor keuangan” yang digunakan juga sangat mencurigakan dan bukan tidak mungkin adalah pengelabuan atau akal-akalan licik.

“Disebutkan untuk reformasi sektor keuangan, tapi jaminannya adalah recovery bond. Ini harus ditolak,” sambung Fuad Bawazier lagi.

Menurut hematnya, kalau memang diperlukan untuk kepentingan nasional, alihkan saja pinjaman dari Bank Dunia itu stimulus menghadapi Covid-19.

“Tapi saya kira Bank Dunia tidak setuju sebab biasanya atau kebiasaannya untuk proyek-proyek yang dirinya dan teman temannya bisa menikmati uang itu,” katanya lagi.

Pinjaman seperti ini, masih dijelaskan Fuad Bawazier, sebenarnya untuk kepentingan Bank Dunia sendiri. Ini adalah gaya lama yang terus berlangsung.

“Kalau tidak mau, Menkeu dijelek-jelekin. Jadi semacam ongkos menjaga Menkeu agar tetap dipuja-puji dengan kerugian yang dibebankan kepada negara. Praktek mafia yang menjengkelkan. Presiden Jokowi harus tahu praktek yang beginian dan harus menghentikannya,” demikian Fuad Bawazier.[mr/rm]

Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...