13 November 2019

Alfamart Coba Mengklarifikasi Terkait Dana Konsumen

KONFRONTASI -  PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk, pengelola jaringan minimarket Alfamart, menyampaikan klarifikasi terkait munculnya opini publik yang tidak mendasar dan dirasa memojokkan pihak perusahaan terkait program donasi di gerainya.

Corporate Affairs Director Solihin mengatakan bahwa donasi konsumen merupakan program pengumpulan donasi sukarela yang merupakan bentuk dukungan Perusahaan atas aksi kemanusian yang dijalankan oleh lembaga sosial milik pemerintah maupun lembaga non pemerintah (NGO).

"Program ini merupakan itikad baik perusahaan untuk berperan aktif membantu menggalang dan menyalurkan bantuan dari konsumen kepada masyarakat yang membutuhkan,” kata Solihin, Senin (6/3).

Setiap program penggalangan donasi konsumen yang dilakukan oleh perusahaan bekerja sama dengan yayasan-yayasan kredibel dan mendapatkan izin dari pemerintah melalui Kementerian Sosial. Pihak perusahaan hanya bertindak sebagai penghimpun donasi sukarela dari konsumen melalui kasir-kasir Alfamart, jelasnya.

“Perusahaan dibantu dengan yayasan-yayasan terkait membantu masyarakat yang membutuhkan, salah satunya pada periode lalu adalah dengan membagikan sepatu sebanyak 48.447 pasang kepada seluruh pelajar sekolah di Indonesia,” Ujar Ali Sadikin, mewakili yayasan Kick Andy Foundation yang merupakan salah satu mitra Alfamart dalam pengumpulan donasi.

Sebagai bukti setiap donasi konsumen diberikan struk yang menyebutkan jumlah donasi, kemudian setiap akhir program donasi sepenuhnya disalurkan kepada yayasan-yayasan yang kemudian dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Kemudian publik dapat mnegetahui adanya aktivitas pembagian donasi melalui laman website, poster yang terdapat di gerai Alfamart, atau melalui media massa. Laporan pertangungjawaban setiap program juga disampaikan secara reguler kepada Kementerian Sosial sebagai institusi pemberi izin.

“Ada salah seorang konsumen/donatur kami mempertanyakan transparansi atas program donasi konsumen ini. Perusahaan telah memberikan informasi kepada yang bersangkutan mengenai laporan penyaluran donasi konsumen kepada yayasan yang bekerja sama. Karena merasa tidak puas, yang bersangkutan membawa permasalahan ini ke Komisi Informasi Pusat (KIP) di mana kemudian KIP memeriksa dan mengeluarkan putusan karena KIP menyatakan berwenang terhadap Perusahaan,” kata Solihin.

Perusahaan memandang bahwa KIP tidak berwenang membuat keputusan tersebut, karena menurut UU No.14 tahun 2008 mengenai Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), kewenangan KIP menyidangkan sengketa hanyalah untuk Badan Publik. Sedangkan, Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Perusahaan mengajukan keberatan, yang berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No.2 tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Di Pengadilan (Perma No.2/2011) berbentuk gugatan ke Pengadilan Negeri, untuk membatalkan putusan KIP. Dalam gugatan tersebut, tidak ada tuntutan berbentuk ganti rugi apapun kepada pihak konsumen/donatur dalam kasus ini, perusahaan hanya ingin KIP mencabut penetapan perusahan sebagai Badan Publik.

“Perusahaan senantiasa berupaya menjunjung tinggi asas transparansi dan akuntabilitas, dan membuka diri untuk menerima masukan positif untuk dapat meningkatkan transparansi informasi. Kami juga mengharapkan dukungan konsumen selaku donatur untuk senantiasa membantu masyarakat yang membutuhkan, salah satunya melalui program donasi konsumen yang
diselenggarakan oleh peritel,” tutup Solihin.(Juft/Brt-1)

Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...