Rektor UI Penjilat, Sebaiknya Dipecat, Bermental Murahan dan Mendongak ke Atas, Habis sudah Martabat UI dan Ambruk Sudah Semangat Reformasi 1998 dari UI

KONFRONTASI- Rektor UI penjilat, sebaiknya dipecat, dia bermental murahan dan mendongak ke atas, Habis sudah martabat UI dan runtuh sudah Semangat Reformasi 1998 dari UI, Ini akibat Rektor yang penjilat itu memberlakukan  pakta integritas yang murahan dan bau busuk kepentingan politis menjilat rezim,  demikian pandangan Bennie Akbar Fatah, aktivis senior Gerakan 1998, mantan Ketua Fosko 66 dan Ketua tim 11 KPU 1999 yang dipenjara Orde Baru menyusul Peristiwa Malari 1974 pimpinan Ketua Umum DM-UI Hariman Siregar.

Tokoh nasional/teknokrat senior Dr Rizal Ramli menyatakan ''Bangga dengan Fajar & mahasiswa-mahasiswa  UI ''.  Mereka menghadapi Rektor UI  yang menjilat dan bermental murahan dengan mendongak ke atas.  ''Rektor UI ini memang penjilat dan otoriter. Diberi jabatan Preskom Bank saja sudah lupa kebebasan akademik. Jauh kelasnya dibanding Prof Mahar Mardjono,'' kata RR, Menko Ekuin Presiden Gus Dur.

Ari Kuncoro Terpilih Jadi Rektor UI 2019-2024 | Infobanknews

Rektor UI Ari Kuncoro

 Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia menentang pakta integritas untuk mahasiswa baru tahun ajaran 2020/2021 dan menyebut perjanjian di atas meterai itu bisa mengekang hak mahasiswa.

BEM UI menyoroti sejumlah poin pada pakta integritas untuk mahasiswa baru, di antaranya larangan berpolitik praktis hingga wajib menandatangani pakta.

Fajar Adi Nugroho


"Kami menentang segala hal yang mengekang hak-hak mahasiswa, dan meniadakan perlindungan terhadap hak-hak mahasiswa dan mematahkan semangat kampus merdeka yang membebaskan mahasiswa dalam proses belajar," ujar Ketua BEM UI Fajar Adi Nugroho kepada CNNIndonesia.com, Sabtu (12/9).

Fajar menjelaskan pakta integritas tersebut merupakan aturan baru yang diterapkan UI tahun ini dan wajib ditandatangani setiap mahasiswa baru.

Ketika Mahasiswa UI hingga ITB Bersatu Melawan DPR dan Pemerintah -  kumparan.com

Demo BEM UI, ITB, PARAMADINA, UNPAD, UNJ, TRISAKTI, UIN JAKARTA dll  di depan Gedung DPR-RI

Menurutnya hal ini menjadi kontraproduktif, karena pada pakta tertulis mahasiswa menyetujui poin di dalamnya dan tanpa paksaan.

Fajar juga mempertanyakan sejumlah poin pada pakta tersebut, di antaranya aturan mahasiswa tidak boleh terlibat dalam politik praktis yang mengganggu tatanan akademik dan bernegara.

Mahasiswa juga disebut tidak boleh mengikuti kegiatan yang dilakukan sekelompok mahasiswa yang tidak mendapat izin resmi pimpinan fakultas atau kampus.

Fajar menduga poin dapat mengekang kehidupan berdemokrasi mahasiswa, salah satunya mahasiswa tidak akan bisa mengkritik kebijakan pemerintah atau melakukan aksi demonstrasi.

"Mengingat definisi politik praktis dan mengganggu tatanan akademis dan bernegara [yang tertulis dalam pakta] dapat ditafsirkan secara kabur," katanya.

Ia juga menyoroti poin yang mewajibkan mahasiswa menerima dan menjalankan sanksi atas sikap, tindakan dan aktivitas yang mencoreng nama baik kampus secara daring maupun luar jaringan (luring).

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  

loading...